SUARARAKYATINDO.COM- Sudah langkah positif dari Pemerintah terkait Penyakit Mulut dan Kuku PMK. Pasalnya, pemerintah akan mengganti rugi Hewan Sapi Yang mati akibat penyakit PMK.
Sebelumnya, Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) membuat banyak hewan ternak khususnya sapi yang dimusnahkan. Hal itu menjadi keresahan bagi masyarakat khususnya bagi pedagang sapi.
Hal itu sudah di dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengganti rugi dengan menyiapkan anggaran untuk mengganti sapi yang dimusnahkan paksa karena terpapar PMK.
Namun ganti rugi ini hanya untuk peternak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Nilai ganti ruginya sebesar Rp 10 juta per sapi.
“Terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan atau dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM yaitu sebesar Rp 10 juta per sapi,” kata Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam konferensi pers pada Kamis 23/6/2022 kemaren.
Sebagai informasi, wabah penyakit mulut dan kuku telah menyebar ke 19 provisi dan 215 kabupaten atau kota per Kamis, 23 Juni pukul 14.32 WIB. Secara rinci, hewan ternak yang sakit sebanyak 232.020 ekor.
Sedangkan, hewan ternak yang sembuh sebanyak 75.125 ekor. Kemudian hewan ternak yang dipotong bersyarat sebanyak 2.248 ekor dan hewan yang mati sebanyak 1.330 ekor.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Sudin menyarankan agar sapi yang telah terkena penyakit PMK segera dimusnahkan dan pemerintah mengganti rugi atas sapi yang dimusnahkan tersebut.
“Sapi perah udah anjlok produksinya 50%. Saya inginkan ayo kita sama-sama bagaimana solusinya,” ujar Sudin.
Ketua Umum Komunitas Sapi Indonesia (KSI) Budiono meminta pemerintah mesti menyediakan anggaran yang cukup besar. Baik dalam pengadaan vaksin PMK dan pelasanaan vaksinasinya, operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, maupun bantuan supporting untuk para peternak yang terdampak PMK.
Selain itu, KSI meminta pemerintah bisa memberikan insentif/kompensasi kepada para peternak yang hewannya sudah tertular PMK dan mati karena PMK.
“Karena masih dimungkinkan bahwa PMK ini semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama,” ucap Budiono.
Langkah yang di lakukan oleh pemerintah ini menjadi jawaban bagi masyarakat Indonesia yang hewan peliharaannya terkena penyakit PMK.
