SUARARAKYATINDO.COM – SUMENEP, Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Daerah Forum Mahasiswa Kangayan Sumenep (FORMAKA) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep untuk melakukan audiensi pada Senin (7/10/2024). Agenda itu tidak terlaksana lantaran Ketua DPRD Sumenep menolak kedatangan mahasiswa.
Penolakan oleh Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin itu dikonfirmasi ajudannya yang enggan disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Ketua DPRD tidak bisa menemui mahasiswa.
“Ketua DPRD belum siap bertemu temen-temen FORMAKA, karena saat ini sedang tidak dikantor, sementara anggota Dewan yang lain juga sama,” ujar Ajudan Ketua DPRD Sumenep kepada mahasiswa.
Buntut dari kejadian itu, Koordinator Audiensi, Rahman menyatakan kecewa dengan sikap yang diambil DPRD Sumenep. Menurutnya, DPRD Sumenep pura-pura buta dan tuli terhadap maksud dari audiensi itu.
“Kami kecewa dengan kejadian itu, dimana lembaga negara yang harusnya menyerap aspirasi masyarakatnya mala tidak mau menerima kami, padahal maksud kami baik,” ungkap Rahman kepada Suararakyatindo.com, Selasa (8/10/2024) sore.
Lebih lanjut, mahasiswa asal pulau Kangean itu menjelaskan maksud dari adanya audiensi itu. Menurutnya, audiensi itu dimaksudkan untuk membahas peran pengawasan DPRD Sumenep terkait pembangunan infrastruktur jalan lintas Kangayan di Pulau Kangean yang tidak berjalan maksimal.
“Pada kesempatan ini, kami bermaksud ingin meminta pertanggungjawaban DPRD Sumenep atas pembangunan infrastruktur jalan lintas Kangayan yang amburadul bahkan berpotensi adanya tindakan korupsi. Mengingat keterangan yang kami peroleh, pembangunan jalan itu dianggarkan 11 miliar, namun hasilnya sangat tidak memuaskan,” terangnya.
“Terkait jadwal audiensi kami tidak serta merta langsung mendatangi DPRD, namun kami mengirimkan permohonan terlebih dahulu pada Jumat (4/10/2024) lalu,” pungkasnya.
Atas kejadian tersebut, Forum Mahasiswa Kangayan Sumenep (FORMAKA) mendesak DPRD Sumenep untuk segera melakukan sidak lapangan apabila benar-benar menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai lembaga yang mengawasi program pemerintah daerah.
“Kami mendesak DPRD Sumenep untuk segera turun tangan ke lapangan, agar permasalahan tersebut segera tuntas, apabila tidak, maka kami akan melakukan tindakan tegas yakni gerakan massa apabila DPRD hanya diam saja,” tutup Rahman.
Untuk diketahui, pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kangean khususnya bagian timur tidak pernah diselesaikan sejak puluhan tahun lalu. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan di lapangan dimana jalan lintas kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep tidak layak dilintasi kendaraan.
