Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Kolom

Alternatif Resolusi Atas Konflik Pilkada Bumi Cendrawasih Untuk Masa Depan Tentram dan Aman

×

Alternatif Resolusi Atas Konflik Pilkada Bumi Cendrawasih Untuk Masa Depan Tentram dan Aman

Sebarkan artikel ini
Alternatif Resolusi Atas Konflik Pilkada Bumi Cendrawasih Untuk Masa Depan Tentram dan Aman
Ashila Tasya Amalia adalah Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional - Universitas Muhammadiyah Malang. (Foto: SRI)

Oleh : Ashila Tasya Amalia

Penyelenggaraan Pilkada dinilai sebagai salah satu implementasi terlaksananya demokrasi normatif yang menjunjung kesamaan serta kebebasan individu terlibat dalam kehidupan perpolitikan negara. Disamping cita-cita terlaksananya demokrasi suatu negara, pluralitas sosial kemudian muncul sebagai konsekuensi potensi pecahnya konflik ditengah masyarakat. Saat ini konflik yang terjadi tidak hanya berbentuk konflik horizontal antar masyarakat namun juga melibatkan masyarakat dan institusi negara yang dapat disebut sebagai konflik vertical. Mari kita melihat kembali fenomena yang terjadi di Bumi Cendrawasih, Papua.

Advertisement
Scroll kebawah untuk membaca

Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis oleh Bawaslu menunjukkan fakta bahwa Papua berada pada tingkat yang cenderung tinggi akan konflik selama berlangsungnya pemilihan, khususnya Provinsi Papua Barat pada tahun 2017. Tiap periodenya, tahapan demi tahapan Pilkada Papua diwarnai dengan kejadian yang berujung konflik mengerikan dengan intensitas yang semakin lama semakin memanas. Dimulai dari persiapan hingga berakhirnya proses pemilihan. Dampak yang ditimbulkan pun tidak main-main. Upaya pengulangan prosesi pemilihan kerap dilakukan namun tidak dapat menghindari kekerasan antar warga hingga korban jiwa. Bahkan menurut media dikabarkan bahwa terjadi aksi tembak-menembak antara warga yang tergabung dalam kelompok adat bersenjata dengan aparat keamanan yang bertugas.

Baca Juga:  Tradisi Masyarakat Probolinggo Dalam Rabu Pungkasan

Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor yang cukup menunjukkan bahwa penegakkan mekanisme prosedural Pilkada di Papua masih sangat rentan dan perlu dilakukan perombakan ulang. Ketidaksesuaian hingga penyalahgunaan sistem noken, rendahnya SDM yang menyebabkan muncul sikap tidak profesional dalam menerima hasil pemilihan, hingga isu etnosentrisme yang masih sangat kental. Tidak dapat dipungkiri bahwa Tanah Papua dikenal akan kuatnya ikatan primordial yang sangat sensitif mengundang sentimen antar kelompok. Integritas penyelenggara juga patut dipertanyakan, rendahnya transparansi penyelenggaraan Pilkada ini mengundang sikap skeptisme masyarakat kepada KPU dan Bawaslu.

Untuk itu, perlu adanya upaya tranformasi konflik yang tepat sebagai resolusi untuk menanggapi konflik yang terus berkelanjutan ini. Tranformasi konflik didukung dengan pendekatan yang melibatkan perubahan sosial untuk meredam konflik yang berpotensi terus menerus terjadi. Perubahan sosial yang dimaksudkan tentu memerlukan peran dari tiap elemen social yang ada baik masyarakat dan instansi negara serta elit lokal. Pertama, penguatan SDM adalah hal dasar yang penting diperhatikan. Pemahaman rasional atas konsekuensi kompetisi yaitu menang dan kalah perlu kembali ditegaskan.

Baca Juga:  Pergeseran Makna Demokrasi di Indonesia

Kedua, pembangunan instansi penyelenggaraan pemilihan yang profesional dan independen juga perlu diperketat untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Skema yang dapat diupayakan meliputi pendampingan, pengawasan hingga evaluasi. Dengan ini diharapkan peran pemerintah yang bersifat checks and balance dapat terwujud. Ketiga, rekontruksi ketegasan serta penguatan mekanisme pelaksanaan pemilihan. Perumusan dasar-dasar yuridis dan penegakkan hukum yang mampu menertibkan kelompok-kelompok adat dengan eksistensi yang solid.

Segala bentuk upaya resolusi konflik Pilkada Papua diharapkan tidak hanya menjadi angin lalu tetapi mampu direalisasikan. Sebab sungguh sangat disayangkan, apabila konflik Pilkada ini masih belum dapat ditumpaskan karena dengan begitu maka upaya konsolidasi demokrasi seperti tujuan adanya pemilihan secara langsung tidak akan mudah dicapai.

Example 120x600