SUARARAKYATINDO.COM- DPP PDIP hanya mengundang 51 tamu VVIP dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) yang ke-51 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).
PDIP menggelar HUT-nya dengan sederhana. Sesuai undangan, jumlah kursi di aula utama peringatan HUT juga dalam jumlah yang sama.
Di awal sambutan pidatonya, Mega menyebut sejumlah tamu undangan yang hadir. Menurut dia, mereka yang hadir sejak awal memang berharap ingin diundang, salah satunya Wapres Ma’ruf Amin yang menggantikan Presiden Joko Widodo.
“Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma’ruf tahu, mereka ingin diundang. Jadi saya undang,” ucap Mega.
Dari keseluruhan 51 undangan, selain dari pengurus pusat dan menteri PDIP di kabinet, mereka sebagian adalah para menteri kabinet non PDIP dan ketua umum partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dari jajaran partai pengusung, ada Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Wakil Ketua Umum Hanura Benny Rhamdani.
Mega juga menyapa beberapa menteri di luar PDIP yang hadir pada kesempatan itu. Mereka seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Lalu, Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Sementara, menteri dan kepala lembaga dari internal PDIP ada Menkumham Yasonna Laoly, Menseskab Pramono Anung, Mensos Tri Rismaharini, hingga Menpan-RB Azwar Anas.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, termasuk para pimpinan tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Di luar mereka, para simpatisan dan kader yang hadir di arena sekolah partai hanya dapat menyaksikan dari luar aula utama. HUT ke-51 PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate, yang berarti kebenaran pasti menang.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya beberapa kali menyinggung sejumlah isu krusial. Mulai dari hukum, demokrasi, pemilu, dan terutama netralitas aparat Polri-TNI.
“Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itu lah maka kepada TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga prinsip netralitas,” kata Megawati.
