Daerah  

Cak Imin Janjikan Tanah Bagi Petani Miskin dan Dana Desa 5 Milliar

Cak Imin saat mengisi dialog dalam acara Slepet Imin di Probolinggo. (Foto: Ig@cakiminnow)

SUARARAKYATINCO.COM – Probolinggo, Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar memaparkan salah satu programnya jika nantinya ia terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di pemilu 2024, yaitu akan memakmurkan para petani dan menambah Dana Desa (ADD).

Seperti yang disampaikan oleh Cak Imin dalam acara ‘Slepet Imin, di Dusun Randu Limo, Desa Tamansari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, pada Minggu (14/1/2024) sore yang dihadiri ratusan petani dan pemuda milenial serta mahasiswa.

Ketua Umum PKB itu mengungkapkan, jika petani di Indonesia miskin, kurang pupuk dan penghasilan rendah karena salah satu faktor pokoknya adalah petani tidak memiliki tanah yang memadai.

Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar menjanjikan akan memakmurkan para Petani dan Dana Desa sebesar 5 Milliar saat mengisi Dialog di acara Slepet Imin Probolinggo, (14/01/2024). Foto. Ig@cakiminnow

“Oleh karena itu, jika nanti AMIN menang, negara harus memberikan tanah-tanahnya untuk digunakan rakyat dalam bertani dan menjadikan produktivitas agar lebih baik,” ungkap Cak Imin yang langsung disambut tepuk tangan peserta Slepet Imin.

Tanah-tanah yang akan diberikan kepada rakyat, jika pasangan AMIN menang, kata Cak Imin, di antaranya tanah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanah negara, tanah Pemerintah Daerah (Pemda), tanah Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dan beberapa tanah negara lainnya.

“Sekali lagi, salah satu program kami adalah pembagian tanah ke rakyat yang membutuhkan. Petani kita miskin karena tanahnya di bawah 0,3 atau tidak sampai setengah haktare, padahal untuk sejahtera itu minimal 2 haktare,” ungkap mantan Menteri Tenaga Kerja itu.

Selain itu, lanjut Cak Imin, jika AMIN menang, program lainnya adalah kenaikan DD di tiap-tiap desa menjadi Rp 5 Miliar. Namun, kata dia, hal itu ada beberapa syarat di antaranya kepala desanya harus benar-benar bertanggungjawab dan tidak ada kasus korupsinya.

“Nanti kita akan naikkan anggarannya minimal Rp 5 miliar per desa asal kepala desanya itu punya integritas antikorupsi. Bahkan kalau desanya baik, anggaran 80 persen untuk pusat dan 20 persen daerah, kita akan balik 50 persen untuk daerah dan pusat, supaya desa terbangun dengan baik,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan