Oleh: Riski Nurul Hasanah Manurung
Mahasiswi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
Konflik dengan berbagai bentuk dan sifatnya merupakan suatu keadaan alamiah yang selalu timbul dalam kehidupan masyarakat. Karena konflik adalah fenomena atau peristiwa yang mengakar, maka mengelola konflik bukanlah suatu hal mudah yang dapat dipikul masyarakat baik masyarakat secara individu maupun kolektif.
Membicarakan masalah konflik, kita tidak dapat memisahkannya dari nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Di bawah sistem demokrasi, suatu konflik atau perselisihan yang timbul akan direspon dan diekspresikan secara terbuka. Atau dalam arti lain, konflik yang terjadi dalam sistem demokrasi akan ditangani tanpa kekerasan. Kemampuan menyelesaikan konflik tanpa adanya tekanan ini yang kemudian membedakan pemerintahan demokratis dengan mayoritas bentuk pemerintahan lainnya.
Namun demikian, bukan berarti sistem demokratis adalah sistem yang sempurna. Karenanya untuk mengubah konflik menjadi bentuk perdamaian, diperlukan adanya dialog dan negosiasi yang digunakan untuk menjembatani hubungan pihak-pihak yang bertentangan tersebut. Oleh karena itu, sistem demokrasi ini menjadi penting dalam pengelolaan konflik, sebab resolusi konflik melalui cara damai berfokus pada dialog dan negosiasi yang tidak melibatkan kekuatan militer. Sehingga aksi merusak dan kekerasan fisik dapat diminimalisir.
Perubahan sistem politik di Indonesia dari pemerintahan otokrasi menuju pemerintahan demokrasi telah mengubah cara mengelola suatu konflik. Penyelesaian konflik yang sebelumnya berbasis pada operasi militer bergerak menuju penyelesaian konflik yang damai secara bertahap, bersamaan dengan Indonesia yang berkembang melalui transisi demokrasi. Karenanya dibutuhkan cara dengan proses yang lebih kooperatif dengan sistem kooperatif yang praktis agar perbedaan secara konstruktif dapat tercapai. Dalam kasus konflik di Indonesia misalnya, sangat penting untuk memastikan sejauh mana implementasi hasil pengelolaan konflik secara nyata. Dibutuhkan peninjauan kembali sejauh mana upaya pengelolaan konflik yang telah dilakukan.
Di bawah demokrasi, suatu konflik atau perselisihan yang timbul akan direspon dan diekspresikan secara terbuka. Artinya konflik dapat diselesaikan karena adanya partisipasi semua pihak, semua pihak memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama, sehingga memiliki kesempatan yang sama pula untuk berpartisipasi. Dalam konteks demokrasi perwakilan, para wakil inilah yang akan menjadi utusan dari masing-masing kelompok yang kemudian memiliki kekuasaan untuk menyalurkan kepentingan anggota kelompok masing-masing tersebut.
Namun perlu diperhatikan bahwa dalam kontestasi politik, konflik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sangat berdampak pada pembangunan dan stabilitas yang turut mempengaruhi penguatan demokrasi lokal. Struktur politik demokratis memainkan peran penting dalam pertahanan dan memajukan penyelesaian dalam konflik. Karenanya perlu dipahami bahwa tidak ada satupun model demokratis yang sederhana. Untuk membangun penyelesaian dalam suatu konflik dibutuhkan pilihan institusional yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang kemudian mampu membentuk fondasi vital dalam penyelesaian konflik. Karena pilihan institusional yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan akan menciptakan lingkungan masyarakat yang terpecah-pecah. Dalam arti lain, memilih institusional yang tidak sesuai dapat meningkatkan potensi konflik.
