SUARARAKYATINDO.COM – Kejaksaan Agung resmi tetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan BTS Bakti Kominfo usai diperiksa sebagai saksi untuk ketiga kalinya di Kantor Kejaksaan Agung RI, Rabu (17/5/2023).
Atas kasus dugaan korupsi terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022, negara disebut-sebut dirugikan hingga Rp 8,32 triliun.
Namun, kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari tiga item, yakni biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.
Mengutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Menteri dari Partai NasDem ini mengantongi harta kekayaan Rp 191,2 miliar. Catatan ini dilaporkan ke KPK pada 16 Maret 2022 untuk periodik 2021.
Diketahui dari e-LHKPN itu, sebagian besar harta kekayaan Johnny G Plate berupa tanah dan bangunan. Dia memiliki 48 aset tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp141.463.603.886.
Aset tanah dan bangunan itu tersebar di Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Manggarai, dan yang paling banyak berada di Cilegon Provinsi Banten.
Selain itu, harta kekayaan Johnny G Plate lainnnya berupa kendaraan diantaranya 2 unit mobil dengan total nilai mencapai Rp 460 juta.
Kendaraan yang dimilikinya berupa mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2013 senilai Rp 320 juta, dan mobil Mitsubishi Colt Truck tahun 2013 senilai Rp140 juta.
Tak hanya itu, kekayaan Johnny G Plate juga berupa harta bergerak lainnya yang dimiliki Plate senilai Rp3,61 miliar, surat berharga Rp4,11 miliar, serta kas dan setara kas Rp51,39 miliar.
Disamping itu, Jhonny G Plate juga tercatat memiliki utang senilai Rp 10,35 miliar.
Diketahui, Johnny G Plate keluar dari Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengenakan rompi merah muda dan langsung menaiki mobil tahanan dengan tangan diborgol.
“Penyidik telah meningkatkan status yang bersangkutan menjadi tersangka dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana.
