SUARARKYATINDO.COM – Dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperjualbelikan oleh Bjorka mendapatkan respon cepat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, kebocoran tersebut juga melibatkan data milik Jokowi sendiri.
Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera melakukan langkah mitigasi.
Selain itu, ia juga meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bergerak cepat menanggulangi kasus ini.
“Ya, saya sudah perintahkan Kominfo dan Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN,” ujar Jokowi usai meresmikan Tol Solo-Jogja, di Boyolali, Kamis (19/9/2024).
Jokowi juga menekankan bahwa kasus serupa tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain.
Menurutnya, kebocoran data bisa terjadi karena keteledoran dalam pengelolaan password atau penyimpanan data yang tersebar di berbagai tempat, sehingga menjadi celah bagi para peretas.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mendalami dugaan kebocoran data ini.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa tim teknis DJP sedang melakukan investigasi.
Dugaan kebocoran data ini pertama kali mencuat ketika pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar dari situs Breach Forums.
Teguh, melalui akun X @secgron, mengungkapkan bahwa sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan oleh akun Bjorka pada 18 September 2024.
