SUARARAKYATINDO.COM, Probolinggo – Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Probolinggo, menagih janji kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo agar segera ada Peraturan Daerah (Perda) terhadap Madrasah Diniyah (Madin).
Tak hanya itu, FKDT juga meminta kejelasan terkait kejelasan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Sebab, baru satu kali turun dari Provinsi Jawa Timur.
Ketua FKDT Kabupaten Probolinggo Ahmad Zubaidi mengharapkan kejelasan status Madrasah Diniyah (Madin) melalui penerbitan Peraturan Daerah (PERDA).
Perda itu diharapkan menjadi payung hukum penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Probolinggo untuk Madin.
Ketua FKDT Kabupaten Probolinggo, Ahmad Zubaidi mengatakan, dari dulu pihaknya sangat berharap adanya Perda Madin di Kabupaten Probolinggo. Tetapi, sampai saat ini hal tersebut belum juga terealisasi.
“Kalau sudah ada perdanya, maka ada payung hukum terhadap Madrasah Diniyah di Kabupaten Probolinggo,” katanya, Rabu (21/9/2022).
Ahmad menambahkan bahwa Bosda baru satu kali turun selama 6 bulan sebesar 4.500.000 per satu Madrasah Diniyah.
“Hanya enam bulan yang dari provinsi, sebesar Rp4.500.000 per satu Madrasah Diniyah namun sama teman-teman dipakai selama satu tahun, dari kabupaten kami tidak dapat,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten ProbolinggoF, Usman Muhtadi mengatakan, dana yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBD provinsi itu merupakan 50 persen dari BOSDA untuk Madin selama kurun waktu enam bulan. Sisanya diharapkan dirampungkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota.
Usman menambahkan bahwa terkait anggaran Bosda Madin belum menganggarkan dalam APBD. “Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kota lain sudah menganggarkan,” katanya.
Ia berjanji pihaknya akan mendorong Pemkab Probolinggo untuk menganggarkan Bantuan Operasional Daerah untuk Madin itu, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik.
Menanggapi tentang permintaan dari FKDT Kabupaten Probolinggo untuk segera membuat Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah, Usman menegaskan pihaknya akan terus berupaya agar Perda tersebut bisa terwujud.
“Kita sudah berkoordinasi dengan ketua Baperperda Alhamdulillah direspon dengan baik, harapannya fraksi-fraksi yang lain bisa merespon positif dan semangat mendorong terwujudnya Perda Madin ini,” tukasnya.
