SUARARAKYATINDO.COM, Probolinggo- Upaya penanganan banjir di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, mulai bergerak ke tahap konkret. Setelah Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ meninjau langsung lokasi terdampak banjir, langkah lanjutan dilakukan melalui survei teknis rencana normalisasi sungai di Dusun Banger, Desa Opo-Opo, Kamis (29/1/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.
Survei ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Provinsi Jawa Timur dan mendapat pengawalan langsung dari Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo. Hadir pula dalam kegiatan tersebut BPBD, Dinas PUPR, pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat setempat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) warga Desa Opo-Opo dengan Komisi III DPRD yang digelar sehari sebelumnya, menyusul keluhan banjir yang kerap berulang.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Alfatih, S.E., yang akrab disapa Gus Fatih, menegaskan bahwa DPRD tidak ingin aspirasi warga hanya berhenti di ruang rapat. Menurutnya, pengawalan langsung di lapangan menjadi bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif.
“Aspirasi warga yang disampaikan saat RDP kami tindak lanjuti langsung. Meski normalisasi sungai merupakan kewenangan provinsi, DPRD kabupaten berkewajiban memastikan prosesnya berjalan dan benar-benar menyentuh akar persoalan banjir,” ujar Gus Fatih.
Ia juga menilai langkah cepat Wakil Bupati Probolinggo yang lebih dulu turun ke lokasi banjir sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif, kata dia, menjadi kunci agar penanganan banjir tidak dilakukan secara parsial.
“Ketika Wakil Bupati turun langsung ke lapangan, itu menjadi pemicu penting. Dari situ muncul koordinasi lintas instansi hingga survei teknis seperti hari ini. Penanganan banjir memang harus seperti ini, ada kesinambungan, bukan sekadar simbolik,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ meninjau wilayah terdampak banjir sebagai upaya memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus mempercepat koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Berdasarkan hasil survei awal, normalisasi sungai direncanakan sepanjang sekitar 300 meter dan masih dimungkinkan untuk diperpanjang sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan teknis.
Pemerintah desa bersama masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Dari sekitar 20 pemilik lahan di bantaran sungai, sebagian besar telah menyatakan persetujuan secara tertulis. Sementara itu, tiga pemilik lahan lainnya belum menandatangani karena berdomisili di luar desa dan akan segera dihubungi.
Selain fokus pada normalisasi sungai, perhatian juga diarahkan pada kondisi jembatan penghubung antar desa yang dinilai sudah berusia tua dan berpotensi menghambat aliran air saat debit sungai meningkat. Evaluasi terhadap jembatan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya komprehensif dalam mengurangi risiko banjir di wilayah Krejengan.
