Oleh: Atiqurrahman
Saya ingin menceritakan tentang dinamika politik yang terjadi di desa saya, Pulau Mandangin. Yang membuat batin saya sedikit bergejolak.
Namun, saya tidak akan menceritakannya secara detail dan utuh, hanya gambaran besarnya saja, karena suasana politik masih terlalu panas, dan lagi pula proses penghitungan suara masih berjalan. Saya khawatir akan menimbulkan suatu polemik.
Di samping itu, saya juga ngobrol dengan beberapa teman terutama kalangan anak muda untuk berbagi perspektif dan gagasan mengenai tradisi dan kultur politik yang berkembang di desa Mandangin.
Bahwa kultur politik pragmatisme atau lebih tepatnya politik uang terjadi secara vulgar dan telanjang. Akibatnya, jual beli suara tidak bisa terelakkan lagi, sehingga relasi yang tercipta antara kandidat politik dengan pemilih bersifat klientalistik–subyek dan obyek.
Tentu saja, saya tidak mau naif dan menutup mata. Bahwa fenomena politik uang dan jual beli suara bukan hanya terjadi di desa Mandangin, tetapi juga terjadi di desa-desa lain.
Kalau pun toh kita mau jujur, politik uang ini merupakan masalah serius, dan bahkan telah menjadi penyakit kronis dalam tubuh kepemiluan kita secara nasional.
Meskipun, secara empiris, ada badan pengawas pemilu mulai tingkat nasional hingga tingkat desa, tetapi pusaran arus politik uang tetap saja tidak bisa dibendung.
Meminjam kata teman saya, istilah “serangan fajar” akan selalu muncul dan melekat dalam ingatan pemilih ketika musim pemilu tiba.
Karena itu, saya sepakat dengan pernyataan bang Akbar Faisal, bahwa badan pengawas pemilu ini dibubarkan saja. Sebab, kata dia, keberadaan dan fungsi badan pengawas pemilu seperti antara ada dan tiada.
Akan tetapi, sebenarnya, dibalik marak dan masifnya politik uang ini, tidak terlepas dari sistem kepemiluan kita–yakni proporsional terbuka yang memang rentan dan memungkinkan terjadinya praktek politik uang.
Sistem proporsional terbuka ini selain berbiaya sangat mahal, juga seperti hutan rimba yang bercorak homini lupus.
Siapa kandidat paling kuat alias memiliki banyak uang, ia pasti memenangkan pertarungan atau mendapatkan kekuasaan, dan begitu sebaliknya, jika kandidat itu lemah atau tidak memiliki uang, ia akan terdepak dan tersingkir dari gelanggang.
Dengan potret pemilu demikian, saya kira, cita-cita luhur putera Mandangin untuk jadi anggota legislatif tak lebih hanya sebatas angan belaka.
Sebab, selain sistem pemilu kita yang buruk dan tidak adil, masyarakat Mandangin telah membunuh dan mengubur impian para calon legislatifnya sendiri dengan laku pragmatisnya dan mementingkan politik uang.
