SUARARAKYATINDO.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan bantuan TNI, Polri, hingga instutisi lain dalam menangani kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe.
Pasalnya, KPK membutuhkan bantuan institusi lain lantaran kondisi di Papua berbeda dengan wilayah lainnya. Apakah dengan adanya bantuan dari instansi TNI Polri bisa di atasi?
“Ya, kita harus pahami, ya, makanya kami rapat koordinasinya juga banyak melibatkan pihak lain, ya. Aparat keamanan kita libatkan karena kita tahu kondisi seperti Papua seperti apa,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022).
Menurut Alex, dalam penanganan kasus korupsi lainnya, KPK tak terlalu membutuhkan bantuan dari aparat penegak hukum lain. Alex memastikan, keterlibatan penegak hukum lain dalam menangani kasus Lukas Enembe ini lantaran kondisi Papua yang berbeda.
“Itu yang harus menjadi perhatian. Itu berbeda. Teman-teman menyatakan, ‘lho kok yang lain enggak’, ya karena kondisinya berbeda. Kalau yang lain kita enggak perlu koordinasi dengan TNI, dengan BIN, dan lain sebagainya,” katanya.
Dia menyatakan, KPK sejatinya sudah berusaha tak melibatkan aparat hukum lain dalam penanganan kasus ini. Namun dalam perjalanannya, KPK tak sanggup sendirian mengusut kasus Lukas Enembe.
“Upaya hukum sudah kami lakukan semuanya dan pada akhirnya kesimpulannya seperti saya sampaikan tadi,” ucap Alexander Marwata.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menentukan nasib Gubernur Papua Lukas Enembe usai tim dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memeriksa kesehatan kepala daerah tersebut di kediamannya di Papua.
