Penulis: Atiqurrahman
Prabowo mewarisi struktur keuangan (fiskal) yang rapuh. Akibat rezim sebelumnya ugal-ugalan. Ia harus memeras otak bagaimana keuangan negara tetap sehat dan stabil.
Sebab dalam postur APBN saat ini pengeluaran tertinggi adalah untuk membayar utang negara yang telah jatuh tempo, sekitar 28,7% atau 776 trilyun.
Tentu saja, itu sangat berdampak pada agenda pembangunan dan program prioritas rezim Prabowo yang telah menjadi janji politiknya.
Dalam 100 hari kerjanya, memang Prabowo mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menambah pendapatan kas negara. Seperti menaikkan pajak konsumsi (PPN/1%).
Kebijakan ini direspon negatif dan ditolak oleh rakyat. Dengan diwarnai gelombang protes oleh berbagai kalangan, seperti mahasiswa, buruh, nelayan, aktivis, akedemisi dan lain-lain.
Menurutnya, kenaikan PPN ini sangat membebankan dan merugikan kehidupan rakyat kecil dan kelas menengah. Sebab kondisi daya beli ekonomi rakyat sedang melemah akibat harga pangan melambung tinggi.
Hingga akhirnya kenaikan PPN ini dianulir oleh Prabowo, dan hanya berlaku untuk barang-barang mewah saja.
Faktanya memang hanya orang-orang super kayalah yang bisa membeli segalanya, sedangkan rakyat kere macam awak ini bisa makan saja sudah untung.
