JAKARTA – Founder Profesional Muda, Ir. Haudhi Ramdayuza, S.T., IPM., ASEAN Eng., menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mendorong SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina merupakan langkah win-win solution. Menurut Haudhi, kebijakan ini menguntungkan semua pihak.
“Negara melalui BUMN Pertamina tetap memperoleh manfaat dari distribusi BBM ke SPBU Swasta. Di sisi lain, masyarakat tetap bisa membeli BBM di SPBU swasta yang dinilai memiliki kualitas dan layanan lebih baik. Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi Pertamina untuk berbenah, memperbaiki kualitas dan pelayanan agar masyarakat kembali percaya pada produk dalam negeri,” tegasnya.
Polemik kelangkaan BBM di SPBU swasta seperti Shell dan BP beberapa waktu terakhir memang menyita perhatian publik. Menurut Haudhi, krisis ini harus menjadi tamparan keras bagi pemerintah maupun pelaku usaha energi.
Ia menilai langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambah kuota impor BBM lebih dari 10 persen dibanding tahun lalu adalah strategi tepat untuk menjaga ketersediaan pasokan.
“Keputusan Bapak Bahlil Lahadalia Menteri ESDM menambah kuota impor BBM merupakan langkah strategis yang menjamin pasokan nasional tetap aman. Kelangkaan di SPBU swasta bukan akibat kurangnya impor, melainkan karena terjadi pergeseran konsumen,” ujarnya.
Haudhi menilai pergeseran besar-besaran konsumen ke SPBU swasta terjadi akibat menurunnya kepercayaan publik pada Pertamina, terutama setelah kasus BBM oplosan bercampur air mencuat.
“Kepercayaan masyarakat jadi faktor utama. Insiden BBM bercampur air jelas merusak citra Pertamina dan mendorong publik beralih ke SPBU swasta,” tegasnya.
Selain itu, Haudhi menyoroti langkah strategis pemerintah yang mulai mengalihkan impor BBM dari Singapura ke Amerika Serikat dan Arab Saudi. Keputusan ini dinilai tepat untuk efisiensi biaya sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Dengan dermaga berkapasitas besar yang sedang dibangun, impor bisa langsung dilakukan dengan kapal besar dari AS dan Timur Tengah sehingga biaya lebih efisien. Diversifikasi pasokan juga memperkuat ketahanan energi kita,” jelasnya.
Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor sangat penting. Audit realisasi kuota impor, transparansi distribusi, dan komunikasi publik yang terbuka harus menjadi prioritas.
“BBM bukan sekadar komoditas dagang. Ini kebutuhan publik yang menyangkut biaya hidup, mobilitas, hingga stabilitas sosial. Kebijakan Menteri ESDM sudah di jalur yang tepat, tinggal memastikan implementasinya konsisten di lapangan,” tambah Haudhi.
Di akhir pernyataannya, Haudhi menegaskan bahwa momentum krisis BBM harus diarahkan menuju kemandirian energi nasional.
“Profesional muda siap berkontribusi menghadirkan solusi inovatif, baik dalam efisiensi distribusi maupun percepatan transisi energi bersih. Dari sekadar mengatasi kelangkaan, kita harus bergerak menuju kemandirian dan keberlanjutan energi bangsa,” pungkasnya.
