Oleh : Atiqurrohman (Alumni Studi Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga)
Pada tahun 2020 yang lalu, Oxfam Indonesia dan Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID) merilis sebuah laporan terkait ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia yang hasilnya sangat memprihatinkan sekaligus memilukan. Dalam laporannya, menjelaskan bahwa kekayaan empat orang terkaya (konglomerat) di Indonesia setara dengan gabungan 100 juta orang termiskin di Indonesia.
Tentunya hal ini menunjukkan sebuah potret buram bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia masih sangat jauh dari harapannya. Dan, fakta ini mengkonfirmasi bahwa negeri ini masih diselimuti oleh pola aktivitas kapital rente atau perburuan keuntungan dalam aspek ekonominya.
Salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan ekonomi dan sosial yang sangat lebar ini adalah, karena aset produksi ekonomi dikuasai oleh segelintir orang saja. Sehingga mengakibatkan mayoritas masyarakat Indonesia menjadi terpinggirkan dan termarjinalkan, serta tidak bisa menikmati ekses ekonominya dalam rangka menopang kesejahteraan sosial dan kebutuhan hidupnya.
Selain itu, terpusatnya aset produksi ekonomi pada segelintirkan orang ini, menunjukkan bahwa negeri ini masih diselimuti oleh semangat privatisasi atau kepemilikan individualistik dalam sektor ekonomi. Sedangkan semangat privatisasi ini merupakan sebuah proyeksi utama dari sekian agenda dari kerja-kerja ideologi neo-liberalisme sebagaimana yang termaktuf dalam Struktural Adjustment Program (SAP) melalui lembaga predator keuangannya, yakni IMF. Sehingga akibatnya, orang kaya semakin bertambah kaya dan orang miskin semakin terpuruk nasibnya.
