SUARARAKYATINDO.COM, Probolinggo – aliansi Mahasiswa Probolinggo kini gelar Aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo.
Massa aksi membakar sejumlah ban tepat di depan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim yang keluar gedung untuk menemui massa aksi, Selasa (26-07-2022).
Tak hanya membakar ban, massa aksi juga melempari gedung wakil rakyat itu dengan bebatuan. Banyaknya bebatuan yang berada tepat di pinggir jalur pantura depan kantor dewan.
Aliansi Mahasiswa Probolinggo yang bergabung dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Probolinggo Raya, demo ke kantor DPRD setempat.
Dalam tuntutannya massa aksi, Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diteruskan atau dibatalkan. Sebab, RUU tersebut dinilai mengebiri nilai-nilai demokrasi Indonesia.
“RUU ini akan membuat negara kacau, KUHP memang warisan kolonial Belanda, tapi RUU ini lebih kolonial lagi,” ucap Zia Ulhaq, selaku Ketua Umum Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo.
Tambahnya, RUU KUHP tersebut memang sengaja tidak melibatkan publik. Agar para penguasa bisa semakin leluasa dalam membuat kebijakan. Akibatnya, demokrasi dan rakyat kecil yang menjadi korban.
“Sejumlah pasal dalam RUU tersebut sudah kami diskusikan dengan sejumlah LBH (Lembaga Bantuan Hukum, red..). Dan benar isinya ada yang melampaui UUD 45,” imbuh pria asal Bondowoso ini.
Lebih lanjut, menyadari massa aksi mulai tidak terkendali, anggota Polres Probolinggo dan Satpol PP, mencoba memenangkan massa, bahkan mobil water cannon dikerahkan untuk membubarkan massa.
“Jangan jadi provokator, saya Wakapolres, bertugas menjaga keamanan di sini. Tenang,” tegas Kompol Nur Halim, Wakapolres Probolinggo.
Berselang kemudian, emosi massa aksi dapat kembali dikendalikan. Wakapolres memerintahkan anggotanya untuk mundur dan tidak terpancing aksi para mahasiswa.
“Saya perintahkan, anggota maupun Sabhara, mundur. Jangan ada yang bergerak tanpa perintah saya, saya harap semuanya tenang,” tambah Nur Halim.
Hingga kini, masa demo masih bertahan di depan kantor dewan sembari menunggu sejumlah perwakilannya yang sedang berdiskusi dengan DPRD setempat di dalam gedung.
