Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Kolom

Revisi UU Desa; Sebuah Proyeksi Politis?

×

Revisi UU Desa; Sebuah Proyeksi Politis?

Sebarkan artikel ini
Revisi UU Desa; Sebuah Proyeksi Politis?
Ilustrasi kantor desa yang merevisi UU Desa. (Foto: Istimewa)

Oleh: Atiqurrahman

Perdebatan terkait revisi UU Desa tahun 2014 masih berlangsung dan bergulir. Sikap pro-kontra sudah tak terelakkan lagi. UU Desa dianggap belum mampu untuk menjawab segala problematika yang ada di desa.

Advertisement
Scroll kebawah untuk membaca

Maka, karenanya UU Desa ini perlu dievaluasi dan diperbaiki. Sebagai upaya solusi guna mereposisi tatanan politik desa agar lebih berdaulat dan mandiri.

Baca Juga:  PAC GP Ansor Pulau Mandangin: Sejarah dan Dinamika Gerakannya

Dan, gagasan revisi UU Desa ini merupakan usulan dari tiga institusi; yakni Kementrian Desa, DPD RI dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI).

Ketiga institusi itu menyatakan bahwa UU Desa ini masih belum memadai dan kurang efektif, sehingga perlu direvisi supaya implementasinya menjadi sangat optimal terhadap pembangunan desa.

Saya mencoba merangkumnya mengenai berbagai usulan dari ketiga institusi itu. Dari Kementrian Desa hanya ada dua (2) poin, yaitu soal perpanjangan jabatan kepala desa dan penyederhanaan lembaga pengelolaan dana desa.

Baca Juga:  Sajak-Sajak Mas Dewa, "Puisi Sunyi"

Dan, DPD RI ada enam (6) poin, yakni 1), penguatan posisi desa, 2), digitalisasi desa, 3), adanya perlindungan hukum terhadap aparatur desa, 4), terintegrasinya sumber pendapatan perekonomian desa, 5), pemilihan pilihan desa diserahkan ke KPU, dan 6), terbentuknya Majelis Perdamaian Desa (MPD).

Example 120x600