Daerah  

Tegas! PC PMII DIY Menolak Kenaikan BBM

Tegas! PC PMII DIY Menolak Kenaikan BBM
Ketua Cabang PMII Yogyakarta Sayid Habibur Rohman. (Foto: SRI)

SUARARAKYATINDO.COM,  Yogyakarta – Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau PC PMII DIY Sayid Habibur Rohman menolak tegas rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Listrik, dan LPG. Dia melihat, kenaikan itu akan memberatkan masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah.

Sayyid, sapaan akrabnya, mengaskan wacana itu justru bakal menambah angka kemiskinan yang ada di Negara ini, sebagaimana yang kita ketahui tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi.

“Kita semua pasti tahu dan paham bahwa angka kemiskinan yang ada Indonesia masih tergolong tinggi, yang mana dengan naiknya BBM kali ini bahkan listrik dan LPG pun yang ikut naik akan sangat memberatkan masyarakat dikalangan ekonomi kebawah,” kata Sayyid, pada rabu 31/08/2022.

Baca Juga:  Kota Kraksaan Bersholawat, Ribuan Warga Padati Expo NU di Alun-alun Kota Kraksaan

Sayyid menjelaskan, dalam penanganan kenaikan kali ini, Pemerintah berencana memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Akan tetapi, adanya BLT tersebut dirasa tidak menjawab keresahan masyarakat akan kenaikan BBM Bersubsidi.

“Sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam penanganan kenaikan BBM, dan bahan-bahan bersubsidi pemerintah akan memberikan BLT kepada 20 Juta masyarakat. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di Indonesia sekitar 270an Juta jiwa. Saya rasa BLT ini tidak menjawab keresahan yang akan dialami masyarakat,” ujar Sayyid.

Baca Juga:  Ranting Ansor Desa Mandala Gelar Pelantikan, Ini Harapan Ketua

Dalam pandangannya, Sayyid, seharusnya Pemerintah bisa melakukan pemberdayaan ekonomi mandiri yang dapat meningkatkan angka peluang kerja. Sehingga, masyarakat bisa sejahtera dan dapat menurunkan angka kemiskinan di negara ini.

“Saya sendiri memiliki sebuah pandangan seharusnya pemerintah jangan menaikan bahan-bahan yang bersubsidi melainkan pemerintah harus mensejahterakan rakyatnya lewat pemberdayaan ekonomi mandiri sehingga dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan