Nasional

Tom Lembong! IKN Bukan Prioritas AMIN, Rakyat Butuh Pekerjaan Bukan Gedung Pemerintah

101
×

Tom Lembong! IKN Bukan Prioritas AMIN, Rakyat Butuh Pekerjaan Bukan Gedung Pemerintah

Sebarkan artikel ini
Tom Lembong! IKN Bukan Prioritas AMIN, Rakyat Butuh Pekerjaan Bukan Gedung Pemerintah
Tom Lembong Saat di temui oleh awak media. (Foto: Ist/ilustrasi)

SUARARAKYATINDO.COM- Co-Captain Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, membeberkan alasannya menolak Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Menurutnya, ada keperluan masyarakat yang lebih mendasar dan mendesak ketimbang mengalokasikan dana ratusan triliun rupiah untuk pembangunan ibu kota negara baru.

Tom Lembong mengatakan banyak yang menyampaikan aspirasi berharap pemerintah menyelesaikan persoalan tingginya harga pangan. Ia menyebut masyarakat lebih membutuhkan lapangan pekerjaan, biaya pendidikan yang murah, hingga akses kesehatan.

“Itu semua jauh lebih mendesak dari pada membangun sebuah ibu kota baru,” jelas Tom Lembong kepada awak media di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (31/1/2024).

Tom Lembong juga menuding Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan tanpa melibatkan partisipasi publik. Pembangunan IKN, kata dia, hanya untuk kepentingan beberapa ribu orang. Menurutnya, kebanyakan dari mereka merupakan pejabat yang akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Misi kami (AMIN) terkait IKN itu sederhana, yaitu bahwa kita punya keperluan yang jauh lebih mendesak,” terang dia.

Ia menambahkan dana mencapai Rp 500 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan IKN lebih bermanfaat jika digunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Begitu banyak hal lain yang bisa dihasilkan dari uang sebesar itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Tom Lembong memaparkan program prioritas AMIN jika terpilih pada Pilpres 2024. Salah satunya program 40 kota agromaritim. Adapun, Kota Kupang masuk dalam program tersebut.

Ia menjelaskan kota agromaritim adalah kota yang menjadi pusat pelayanan pertanian dan perikanan.

“Saya bisa menjamin semua proses akan dilakukan konsultasi publik dan masyarakat sipil serta pakar untuk menghindari konflik,” kata Tom Lembong.

error: Content is protected !!