Kolom  

Wajah Ganda Pembangunan Rezim Jokowi

Wajah Ganda Pembangunan Rezim Jokowi
Suara hati dari rakyat untuk pemerintah yang lama mengeluh terkait tanah. (Foto; Ist/ilustrasi)

Oleh: Atiqurrahman

Rezim Jokowi mengklaim sudah berhasil membangun 161 Poyek Strategis Nasional (PSN) dalam kurun waktu 8 tahun, dengan capaian investasi 1.134,9 triliun.

Dan pembangunan ini dianggap telah menyerap 11 juta tenaga kerja dan mampu menggerakkan perekonomian nasional, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Secara sepintas, tampaknya kita akan terpukau dengan keberhasilan pembangunan ini. Tetapi jika telusuri lebih dalam, kita akan menemukan rangkaian persoalan pelik dibalik megahnya proyek pembangunan rezim Jokowi.

Rangkain persoalan pelik itu ialah terjadinya tindakan refresitas yang dilakukan aparatus negara terhadap masyarakat yang menjadi korban pembangunan.

Bagi masyarakat yang berani melawan dan menolak tunduk pada negara, nyaris dipastikan akan berhadapan dengan moncong senjata dan gas air mata aparat negara.

Di samping itu, kriminalisasi juga sering kali menjadi alat efektif untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat. Terutama oleh korporasi agar bisnisnya berjalan dengan lancar dan aman.

Ada beberapa kasus pembangunan proyek strategis ini yang sudah memakan korban. Diantaranya adalah kasus pembangunan bendungan (pertambangan batu Andesit) di Wadas (Jateng), pertambangan nikel di Morowali, Sulawesi, pertambangan emas di bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, dan terbaru pembangunan Eco-City di Kepulauan Rempang, Riau.

Kendati demikian, saya melihat pola pembangunan rezim Jokowi ini nyaris mirip dengan Orde Baru: berwatak otoritarinistik dan menyingkirkan nila-nilai hak asasi manusia.

Dengan dalih atas nama pembangunan dan kepentingan umum, negara boleh melakukan apa saja, termasuk mencampakkan nilai-nilai kemanusian dan keadaban.

Apalagi, Jokowi secara terang-terangan memerintahkan aparatus negara (Kepolisian) untuk menjaga dan mengawal investasi di Indonesia. Bahkan mengancam akan mencopotnya jika gagal mengamankannya.

“Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda, yang tidak bisa menjaga investasi diperingatkan. Sulit tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, maaf saya keras, ia bisa diganti,” tutur Jokowi.

Tentu saja pernyataan Jokowi ini menguatkan bahwa karakteristik dari rezim pembangunannya erat kaitanya dengan refresitas dan tindak kekerasan. Sebab, pengerahan aparatus negara menjadi senjata utamanya.

Oleh karena itu, wajar saja, jika eskalasi konflik agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, ada lonjakan kasus pada tahun 2021, yakni 38 kasus, dengan jumlah korban 198.859 KK. Sedangkan tahun sebelumnya hanya 17 kasus dan jumlah korbannya 135.337 KK.

Dengan demikian, saya melihat rezim Jokowi ini sepertinya memiliki wajah ganda dalam aspek pembangunannya. Di satu sisi, Jokowi berhasil membangun berbagai proyek infrastruktur hingga ke pelosok negeri.

Tetapi, disisi lainnya, Jokowi dalam upaya pembangunan Indonesia ini diatas penderitaan dan gelimang air mata anak-anak bangsa.

Jadi saya teringat kata-kata dari Mark Twain, bahwa “ketika orang kaya merampok orang miskin itu disebut bisnis, tapi jika orang miskin melawan itu disebut kejahatan”.

Tinggalkan Balasan