PROBOLINGGO,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan daerah.
Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Probolinggo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Djaisin, kepada Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis (17/4/2025).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto; Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi; serta Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kristiana Ruliani.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Djaisin, mengapresiasi ketepatan waktu Pemkab Probolinggo dalam menyampaikan laporan keuangan unaudited.
Ia menyebut ketepatan ini sebagai cerminan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip tata kelola yang baik.
“Saya mengingatkan agar seluruh temuan dan rekomendasi dari hasil audit dapat segera ditindaklanjuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, mengungkapkan rasa syukur atas raihan opini WTP ke-12 tersebut.
Ia menyebut capaian ini sebagai buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo.
“Alhamdulillah, Kabupaten Probolinggo kembali meraih opini WTP yang ke-12 kalinya dari BPK RI. Ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen semua pihak, terutama tim BPPKAD, Inspektorat, serta seluruh OPD yang telah menjalankan pengelolaan keuangan dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.
Bupati Haris juga menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Raihan ini jangan membuat kita lengah, justru harus menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Semoga tahun depan kita bisa meraih WTP ke-13,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, juga turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut.
Ia menyebutkan, bahwa prestasi ini sebagai fondasi kuat bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang akuntabel dan tepat sasaran.
“Kami berharap raihan ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kinerja dan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara cepat dan tepat. Tahun lalu tingkat tindak lanjut mencapai 93%, dan tahun ini kami menargetkan meningkat menjadi 95%,” imbuhnya.
