SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memperkuat peran Satuan Tugas Minuman Keras (Satgas Miras) sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan penindakan peredaran miras ilegal. Strategi baru dengan membentuk divisi-divisi kerja resmi diterapkan demi memperjelas fungsi masing-masing unsur tim.
Juru bicara Satgas Miras, Mustofa Assegaf, menyatakan bahwa struktur baru ini berbasis koordinasi lintas sektor.
“Kami ingin memastikan pengawasan, edukasi, dan penindakan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih,” ujar Mustofa, Kamis (12/6/2025).
Ia mencontohkan, edukasi di sekolah menjadi ranah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) dan Dinas Kesehatan, yang dapat bersinergi dengan tokoh agama.
Sementara pengawasan usaha dan distribusi alkohol ditangani DKUPP dan DPMPTSP. Adapun penertiban di lapangan tetap menjadi wewenang Satpol PP.
Satgas Miras atau Tim Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (TP3MB) merupakan turunan dari Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019. Tim ini terdiri dari unsur pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan-keagamaan.
Adapun beberapa lembaga yang tergabung diantaranya yakni, Satuan Pamong Praja (Satpol PP), DPMPTSP, DKUPP, Dinas Kesehatan, Dikdaya, Bagian Hukum, MUI, NU, Muhammadiyah, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), dan relawan Sae Law Care
Langkah ini mulai dikenalkan ke publik saat Bupati Probolinggo, dr. Moh Haris, menghadiri pemusnahan ribuan botol miras hasil sitaan di halaman Kantor Desa Krejengan, Kamis (5/6/2025).
Bupati Haris menegaskan, pembentukan Satgas bukan sebatas simbolis. “Ini bentuk komitmen nyata kami untuk menjaga generasi muda dari bahaya miras,” ujarnya.
Pemerintah juga membuka kanal pengaduan masyarakat terkait miras ilegal sebagai bagian dari pengawasan kolektif yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
