SUARARAKYATINDO.COM,- Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah yang berencana menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Penolakan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa gelar kehormatan itu seharusnya diberikan hanya kepada sosok yang memiliki rekam jejak moral dan perjuangan yang bersih dari noda pelanggaran.
Dari kalangan Muhammadiyah, pernyataan tegas datang dari Usman Hamid, Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia menilai, gelar pahlawan harus disandangkan kepada figur yang konsisten menjunjung nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayatnya.
“Kalau seseorang meninggal dalam keadaan terlibat atau diduga melakukan kejahatan seperti pelanggaran HAM, korupsi, atau kejahatan lingkungan, tentu sulit disebut pahlawan,” ujar Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, hingga akhir masa kekuasaan Soeharto, kasus dugaan korupsi yang menjeratnya tidak pernah benar-benar diselesaikan. Bahkan, di tingkat internasional, nama Soeharto sempat masuk dalam daftar pemimpin yang paling buruk di kawasan Asia Tenggara. “Soeharto meninggal dunia saat proses pengadilan kasus korupsinya belum tuntas,” tambahnya.
Usman juga menegaskan bahwa ukuran kepahlawanan bukan pada lamanya seseorang berkuasa, tetapi pada keberanian moral dan pengorbanannya bagi kepentingan rakyat. “Bagaimana mungkin Soeharto disandingkan dengan Gus Dur atau dengan tokoh seperti Marsinah yang berjuang demi keadilan?” ujarnya.
Dari pihak Nahdlatul Ulama, sikap serupa disampaikan oleh KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, Mustasyar PBNU. Ia dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemberian gelar tersebut. “Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” kata Gus Mus, Rabu (5/11/2025).
Gus Mus mengingat masa-masa kelam Orde Baru, di mana para kiai dan tokoh pesantren kerap mendapat tekanan politik. Ia menuturkan bahwa banyak kiai yang mengalami perlakuan tidak adil, bahkan simbol-simbol NU sempat dilarang dipasang di berbagai daerah. “Banyak kiai yang dimasukkan ke sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, banyak yang diruntuhkan oleh pejabat. Adik saya, Kiai Adib Bisri, sampai keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” kenangnya.
Ia juga mengingat kisah Kiai Sahal Mahfudh yang menolak tawaran menjadi penasehat Golkar Jawa Tengah pada masa itu. “Saya menyaksikan sendiri bagaimana Kiai Sahal menolak dengan halus ajakan tersebut,” tutur Gus Mus.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa banyak ulama besar yang berjuang tanpa pamrih dan tidak pernah mengajukan gelar pahlawan untuk menjaga keikhlasan amalnya. “Keluarga para kiai itu tidak ingin amal kebaikan mereka berkurang karena urusan duniawi. Mereka menghindari riya’,” jelasnya.
Bagi Gus Mus, wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru menunjukkan bahwa sebagian kalangan tidak memahami sejarah kelam masa lalu bangsa. “Kalau ada orang NU yang ikut mengusulkan, berarti dia tidak mengerti sejarah,” pungkasnya.
