SUARARAKYATINDO.COM, Surabaya- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) seruduk gedung Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Massa aksi memastikan keterlibatan pimpinan dan anggota DPRD lain dalam kasus dana hibah. Surabaya, 16/01/2023.
Menurut Kordinator Lapangan Demonstrasi tersebut, Syamsi mengungkapkan kasus dana hibah menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat usai wakil ketua DPRD Jatim tersangka OTT oleh KPK.
“Kasus dana hibah di Jawa timur panas dalam perbincangan setelah di vonisnya sahat (wakil ketua DPRD Jatim) sebagai tersangka dalam OTT oleh KPK pada 14 Desember lalu. Kasus ini menjadi pertanyaan besar di masyarakat,” ungkap syamsi.
Lanjut Syam, pihaknya menyebutkan bahwa kasus dana hibah yang terdiri dari dua bentuk, diantaranya hibah Gubernur dan Japmas membuka kemungkinan terjadi pada pihak lain, terutamanya DPRD Jatim yang kian sudah jelas dengan ditangkapnya sahat.
“Dengan ditangkapnya sahat, pimpinan dan anggota lain disinyalir juga terjaring kasus yang sama, melihat sebaran pelaksanaan dana hibah di lapangan, terutama di Madura. Banyak hibah yang turun ke Madura meskipun bukan dapilnya,” tambah Korlap Aksi Demonstrasi tersebut.
Selain itu, dalam aksi tersebut massa aksi meminta semua pimpinan dan anggota DPRD Jatim untuk menandatangani petisi bersih dari korupsi.
Massa aksi sempat ditemui oleh pihak DPRD jatim. Namun pada kesempatan tersebut massa aksi tetap meminta pimpinan dan semua anggota DPRD Jatim untuk tanda tangan.
“Kami tidak mau negosiasi ataupun audiensi sebagaimana permintaan mereka, kita butuh tanda tangan mereka di petisi ini,” pungkas Syamsi.
Pasalnya, atas penyelewengan dana hibah tersebut untuk memastikan bersihnya anggota lain dari kasus penyalahgunaan wewenang dana hibah.
“Kami minta semua pimpinan dan anggota untuk tanda tangan bersih dari korupsi dana hibah,” ungkap Wildan salah satu anggota aksi.
Pihaknya menganggap bahwa hal tersebut sudah sewajarnya mudah ditanda tangani oleh mereka. “Harusnya mudah saja untuk tanda tangan petisi ini jika mereka tidak terlibat. Kecuali mereka terlibat juga,” tambah Wildan.
Tidak kunjung ditemui oleh DPRD Jatim untuk tanda tangan petisi, pukul 12.00 massa aksi kemudian memblokade akses masuk dan keluar kantor DPRD Jatim.(*)
