SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan aspirasi masyarakat benar-benar tersampaikan, Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, menggagas program inovatif bertajuk “Ngantor di Kecamatan.” Program ini resmi diluncurkan dalam acara deklarasi percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih tingkat desa/kelurahan di Auditorium Madakaripura, Jumat (23/5/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Probolinggo tersebut, Bupati Haris menekankan pentingnya pendekatan langsung ke masyarakat.
Ia menyebut, langkah ini menjadi sarana strategis untuk memahami berbagai persoalan daerah secara faktual, mulai dari infrastruktur, layanan dasar hingga isu-isu sosial seperti stunting dan kemiskinan.
“Kita tidak cukup hanya menerima laporan di meja. Kita perlu melihat langsung kondisi di lapangan agar kebijakan yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Program ini telah menyasar beberapa kecamatan seperti Sumber, Tiris, Krucil, dan Lumbang. Di setiap lokasi, Bupati dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) berkantor sementara di kantor kecamatan setempat. Aktivitas mereka tidak hanya seremonial, melainkan aktif menjalankan administrasi pemerintahan sekaligus berdialog dengan masyarakat.
Salah satu temuan penting, lanjut Bupati Haris, adalah kerusakan akses jalan di Kecamatan Sumber yang sangat menghambat mobilitas guru dan pelajar. Ia menyebut, melihat kondisi ini secara langsung mendorong langkah cepat pemerintah untuk merespons kebutuhan warga.
“Ini bukan sidak. Ini juga bukan kunjungan kerja biasa. Kita benar-benar turun dan bekerja dari kecamatan, termasuk mendengar langsung aspirasi para kepala desa tanpa perantara,” ujarnya.
Menurut Bupati Haris, kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi kinerja camat dan perangkatnya. Ia menegaskan, camat tidak hanya sebagai perpanjangan tangan administrasi, tetapi harus menjadi pemimpin wilayah yang aktif dan tanggap.
Program “Ngantor di Kecamatan” akan dilaksanakan selama 12 bulan ke depan dan mencakup seluruh 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Pemerintah daerah menargetkan dalam setahun sudah bisa mengumpulkan peta masalah dan potensi desa yang lengkap sebagai basis pembangunan yang efektif.
“Saya ingin pastikan bahwa semua pejabat paham, jabatan dan fasilitas yang mereka nikmati adalah amanah dari rakyat. Maka harus dibayar dengan kerja nyata dan kepedulian,” pungkas Bupati Haris.
