SUARARAKYATINDO.COM – Jakarta, Pakar Hukum Pidana Chairul Huda menilai konflik politik di Tanah Air semakin melebar, tidak lagi hanya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Kini, pertarungan politik mulai mengarah pada perseteruan lebih luas antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Konfliknya sekarang bukan lagi Hasto vs KPK, tapi sudah PDIP vs Presiden,” ujar Chairul Huda, dikutip Suararakyatindo.com, Jumat (21/2).
Konflik ini semakin meruncing setelah Megawati memerintahkan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk memboikot program retret yang digagas oleh Prabowo.
Menurut Huda, eskalasi politik seperti ini berpotensi membawa konsekuensi hukum bagi para kader PDIP.
“Tentu akan membawa konsekuensi hukum lanjutan,” kata Huda.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kasus hukum yang melibatkan kader PDIP bisa kembali mencuat dan diproses oleh aparat penegak hukum jika konflik tidak dikelola dengan baik.
“KPK sekarang bagian dari eksekutif, begitu juga Kejaksaan dan Polri. Jika konflik politik ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan muncul ‘Hasto-hasto’ lain dari PDIP,” tambahnya.
Ketegangan ini semakin meningkat setelah KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
Hasto ditahan selama 20 hari ke depan sejak 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara KPK.
Dalam konferensi pers, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penahanan Hasto dilakukan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Saat diperiksa tim penyidik KPK, Hasto mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol. Saat turun dari ruang penyidik di lantai tiga, ia tampak bersalaman dengan kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, serta disambut sejumlah kader PDIP yang hadir.
Dengan konflik yang semakin memanas, kini publik menunggu bagaimana dinamika politik ini akan berkembang, serta apakah akan berdampak lebih luas terhadap hubungan eksekutif dan partai politik di pemerintahan.