SUARARAKYATINDO.COM – Jakarta, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi pada 30 Januari 2025.
Kebijakan ini membawa angin segar bagi sektor pertanian dan perikanan nasional dengan memperluas jenis pupuk subsidi, termasuk pupuk organik.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar pemerintahan Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dengan penambahan pupuk organik sebagai salah satu jenis pupuk yang disubsidi, pemerintah berharap dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan serta menjaga keseimbangan ekosistem.
Lima Jenis Pupuk Subsidi
Berdasarkan kebijakan baru ini, pemerintah akan menyalurkan lima jenis pupuk bersubsidi, yakni:
1. Pupuk Urea
2. Pupuk NPK
3. Pupuk SP-36
4. Pupuk ZA
5. Pupuk Organik
“Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi Pupuk Urea, Pupuk NPK, Pupuk organik, Pupuk SP 36, dan Pupuk ZA,” bunyi Pasal 6 ayat 1 dalam Perpres tersebut.
Keputusan ini telah mendapat persetujuan dari menteri teknis pertanian dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh menteri koordinator.
Pemerintah memastikan bahwa pupuk subsidi ini akan disalurkan secara tepat sasaran kepada:
Petani yang tergabung dalam kelompok tani
Pembudi daya ikan yang tergabung dalam kelompok budidaya ikan
Petani dalam lembaga masyarakat desa hutan atau organisasi lain sesuai ketentuan perundang-undangan
Dalam Pasal 7 ayat 2, disebutkan bahwa mekanisme distribusi ini bertujuan untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa penetapan pupuk bersubsidi akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk menteri teknis di sektor pertanian dan perikanan serta menteri koordinator di sektor pangan. Beberapa aspek utama yang akan diatur meliputi:
Sasaran penerima
Jenis komoditas yang berhak mendapatkan subsidi
Kualitas dan kuantitas pupuk
Harga eceran tertinggi (HET)
Ketersediaan stok pupuk
Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudi daya ikan.
Dengan adanya pupuk organik dalam daftar subsidi, diharapkan praktik pertanian berkelanjutan semakin berkembang, meningkatkan kualitas tanah, serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan pupuk subsidi yang tepat guna demi mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan Indonesia.
“Dengan kebijakan ini, kami ingin memastikan petani dan pembudi daya ikan mendapatkan akses lebih mudah terhadap pupuk subsidi, sehingga mereka bisa meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Pemerintah optimistis bahwa kebijakan ini akan menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tahun-tahun mendatang.
