SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo, Abdur Razak, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyusul skandal copy-paste dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Ia menilai, kesalahan fatal yang menyebut “Kabupaten Tuban” dalam dokumen tersebut merupakan bukti lemahnya perencanaan dan pengawasan birokrasi daerah.
“Kami tidak melihat ada itikad nyata dari Pemkab untuk menanggapi ini secara terbuka dan bertanggung jawab. Sejauh ini belum ada klarifikasi resmi dari Bupati, apalagi langkah korektif yang transparan kepada publik,” tegas Razak, Kamis (2/5).
Menurutnya, diamnya pemerintah daerah memperkuat dugaan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan secara tidak serius dan minim akuntabilitas.
Ia menyebut, kesalahan tersebut bukan hanya persoalan teknis, tetapi mencerminkan rendahnya kualitas perencanaan dan kepedulian terhadap proses pembangunan yang partisipatif.
“Ini bukan soal satu kata yang salah, tapi tentang mentalitas perencana pembangunan yang menganggap remeh mandat rakyat. RPJMD adalah kontrak sosial lima tahun, bukan lembaran formalitas yang bisa disusun asal-asalan,” tandasnya.
PMII Probolinggo mendesak Pemkab segera membuka hasil evaluasi internal dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tim penyusun RPJMD.
Razak juga menuntut audit independen jika dalam waktu dekat tidak ada langkah korektif yang jelas dari pemerintah.
“Kalau dari awal saja sudah ada indikasi plagiarisme birokratis, bagaimana publik bisa yakin pada kualitas program turunannya? Ini luka bagi demokrasi lokal yang tak boleh didiamkan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan pernyataan resmi.
Sementara itu, tekanan dari masyarakat sipil dan pengamat kebijakan publik terus meningkat, mendorong Pemkab agar segera melakukan pemulihan reputasi secara terbuka.
PMII Probolinggo menegaskan akan terus mengawal kasus ini demi menjaga integritas arah pembangunan daerah.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Ini soal masa depan daerah kita. Bupati harus bersuara dan bertindak, bukan bersembunyi di balik diam,” tutup Razak.
