Oleh: Atiqurrahman
Saya baru saja menonton wawancara Anies-Cak Imin bersama Najwa Shihab yang tayang di Narasi satu hari yang lalu. Saya melihat suasananya cair sekali, penuh tawa dan guyon, dan obrolannya mengalir tanpa ada ketegangan apa pun.
Meskipun, Anies ditanya oleh Mbak Nana terkait soal hiruk-pikuk situasi koalisinya bersama partai Demokrat, namun Anies bisa menjelaskan secara obyektif dan apa adanya, tanpa menyerang pihak siapa pun.
Karena ia telah mengedepankan politik ide atau gagasan ketimbang terjebak pada negosiasi politik yang sempit dan rumit.
Sedangkan Cak Imin memberikan klarifikasi soal isu kudeta terhadap Gus Dur yang saat ini tengah mengemuka, ia menanggapi dengan santai sebagaimana ciri khasnya.
Cak Imin menjelaskan, bahwa ia telah mematuhi perintah Gus Dur untuk berhenti menjadi ketua umum PKB. Kemudian, ia mengambil alih lagi PKB karena faktor legalitas, demi menyelamatkan PKB agar bisa mengikuti pemilu 2009.
Selain itu, saya menangkap ada satu kesamaan gagasan dan sikap diantara kedua pemimpin muda itu, yakni soal kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik.
Bagi saya, ini penting sekali. Sebab demokrasi kita tidak akan tumbuh dan berkembang, tanpa dibukanya ruang kebebasan selebar-lebarnya. Dengan kata lain, kebebasan itu semacam ruhnya demokrasi.
Oleh karena itu, kebebasan itu merupakan hak publik dan perlu dijamin oleh negara. Maka, seyogianya UU yang notabene membatasi dan mengerdilkan ruang kebebasan itu harus dihapuskan saja.
Salah satunya adalah UU ITE, yang seringkali dipakai oleh penguasa untuk mengkriminalisasi dan membungkam suara-suara kritis publik.
Dan mengapa ruang kebebasan ini begitu penting bagi masa depan demokrasi di Indonesia?.
Saya teringat pada salah satu tulisannya Goenawan Mohamad (saya lupa judulnya) kira-kira intinya adalah kebebasan itu sebuah alat atau jembatan dalam menuju keadilan dan kesejahteraan.
Jika alat itu direnggut oleh kekuasaan, maka niscaya keadilan dan kesejahteraan hanyalah omong kosong yang penuh kepalsuan dan kebohongan.
Sehingga membela dan memperjuangkan serta mempertahankan ruang kebebasan bagi publik, itu sama halnya kita tengah menjaga pintu keadilan agar tetap terbuka selebar-lebarnya.
Dan, kini kondisi ruang kebebasan sipil kita cukup mengkhawatirkan. Mengingat banyaknya kasus kriminalisasi yang menimpa publik–terutama kalangan aktivis yang getol dalam melancarkan kritik kepada penguasa.
Kasus Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti dan Rocky Gerung adalah bukti telanjang bahwa penguasa hari ini tengah memberangus dan membungkam suara-suara kritis publik. Dengan menggunakan pasal-pasal karet UU ITE atas nama pencemaran nama baik.
Maka, wajar saja, bila indeks kualitas kebebasan sipil kita semakin turun, dan potret demokrasi kian suram. Karena negara bertindak refresif dan otoriter terhadap warga negaranya.
Dengan demikian, saya yakin duet Anies dan Cak Imin akan mencabut atau merevisi pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE ini, sebagai pangkal masalah dari tumbuhnya benih-benih otoritarianisme sehingga berimplikasi pada buruknya wajah demokrasi kita hari ini.
