SUARARAKYATINDO.COM- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan merespons terkait isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut menilai untuk memakzulkan presiden dibutuhkan banyak faktor.
Dia turut bersedih karena isu tersebut ramai diperbincangkan. Apalagi beberapa pejabat negara ikut berkomentar.
“Apa sih yang mau dimakzulkan itu? Saya nggak ngerti saya terus terang sedih juga kok sampai begitu ramai kita ngomong. Ada juga pejabat negara yang ikut pula berkomentar itu kan nggak bener,” kata Luhut melalui video yang diunggah melalui akun instagramnya, Rabu (17/1/2024).
Menurutnya apabila pemakzulan dilakukan sekarang, tentu prosesnya tidak bisa dilakukan sekarang. Pasalnya, banyak faktor yang mempengaruhi agar pemakzulan tersebut dikabulkan.
Apalagi pemilihan presiden (Pilpres) tinggal menghitung hari. Alih-alih ribut, lebih baik fokus pada pemilihan tanggal 14 Februari nanti sesuai dengan hati nurani masing-masing.
“Apa sih kalaupun dilakukan pemakzulan sekarang apa iya prosesnya bisa dilakukan? Kan nggak bisa faktornya kan banyak sekali. Jadi ngapain kita bikin keributan politik yang nggak perlu menurut saya,” lanjutnya.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud Md untuk menyampaikan permintaan mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo(Jokowi). Mereka datang untuk mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi dari pemilu.
“Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi,” kata Mahfud Md saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
Mahfud mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Di antaranya, presiden terlibat korupsi, penyuapan, melakukan penganiayaan berat, atau kejahatan berat, misalnya pembunuhan.
Selain itu, presiden melanggar ideologi negara, melanggar kepantasan, dan melanggar etika.
