SUARARAKYATINDO.COM – Jakarta, Rapat kerja nasional (Rakenras) V Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, pada 24-26 Mei 2024.
Acara itu akan dihadiri 4.858 peserta. Namun, kegiatan tersebut tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa yang diundang ke dalam Rakernas V PDIP hanya mereka yang menjaga demokrasi hukum dan yang mau menegakkan hukum.
Rakernas V PDIP, kata Hasto, diadakan dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan.
“Itu terekam kuat dalam memori publik. Terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia. Diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK,” terang Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 22 Mei 2024.
Lebih lanjut, hal tersebut ditandai dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024. Sebab, kata dia, hal ini menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang ke Rakernas ke-V, yakni yang memiliki semangat dalam menjaga hukum.
“Dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” paparnya.
Dia menambahkan, PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah. Apalagi, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.
“Itulah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V,” tutupnya.
