SUARARAKYATINDO.COM, Probolinggo – Bupati Probolinggo, Gus dr. Muhammad Haris bersama Wakil Bupati (Wabup) Ra Fahmi AHZ, dan para kepala OPD Pemerintah Kabupaten Probolinggo, hadir langsung dalam agenda bertajuk Ngantor di Kecamatan.
Kali ini, keduanya melakukan ngantor di Kecamatan Maron, pada Senin (26/5/2025).
Menurut Bupati Probolinggo, yang akrab disapa Gus Haris, menuturkan bahwa program ini merupakan terobosan baru Pemkab Probolinggo untuk memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat.
Melalui kegiatan ini, kata Gus Bupati Probolinggo, masyarakat bisa menyampaikan langsung aspirasi, keluhan, dan kebutuhan kepada pemangku kebijakan tanpa perantara dan tanpa birokrasi berbelit.
Berbagai persoalan pun mengemuka, diantaranya soal rendahnya honor guru swasta, sulitnya akses pelaku UMKM terhadap permodalan, hingga keterbatasan infrastruktur pendidikan di sejumlah desa.
Salah satu Kepala Desa pun turut menyuarakan kebutuhan administrasi serta permohonan dukungan pembangunan.
“Kami catat semua. Ini penting untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Bupati Gus Haris, di hadapan para OPD dan Kepala Desa se Kecamatan Maron.
Ia menegaskan, masukan yang diterima akan dibahas lintas sektor, bahkan dibawa ke tingkat pusat bila diperlukan.
Lebih lanjut, pendekatan semacam ini jauh lebih efektif dibanding laporan tertulis.
“Kami bisa mendengar langsung, menangkap emosi, dan memahami konteks lapangan dengan lebih utuh,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Ra Fahmi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara desa dan pemerintah kabupaten.
Ia mengingatkan bahwa di balik hak-hak yang diperjuangkan, terdapat kewajiban seperti membayar pajak yang harus dipenuhi.
“Kalau kita ingin layanan yang baik, pembangunan yang merata, ya harus ada kontribusi dari bawah juga. Pajak itu bukan beban, tapi bagian dari tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Kegiatan Ngantor di Kecamatan ini, kata Bupati Haris, akan menjadi agenda rutin yang digilir ke berbagai wilayah.
“Pemkab Probolinggo berharap, melalui model ini, kebijakan tidak lagi dibuat dari balik meja, melainkan lahir dari suara-suara warga yang paling terdampak,” pungkasnya.
