SUARARAKYATINDO.COM – Jakarta, Ketua Jhon Cane Center (JCC), Najib Salim Atamimi, meminta para Menteri dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar tidak membebani Presiden dengan polemik yang seharusnya tidak perlu terjadi, seperti kasus sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
“Para Menteri seharusnya fokus pada pelaksanaan 8 Asta Cita yang menjadi visi besar Presiden Prabowo, bukan menciptakan konflik baru,” ujar Najib dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/6/2025).
Najib menyoroti kebijakan Kemendagri yang menetapkan empat pulau di wilayah Aceh — yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil), dan Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar) — masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi memicu ketegangan baru di masyarakat.
“Saya tidak habis pikir, mengapa Mendagri mengurus hal-hal yang bisa menimbulkan konflik baru, padahal masih banyak program prioritas nasional yang belum terealisasi dengan baik,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana para Menteri Kabinet Merah Putih memahami dan menjalankan program-program yang digariskan oleh Presiden Prabowo. Padahal, lanjutnya, 8 Asta Cita seharusnya menjadi panduan utama dalam bekerja, bukan agenda pribadi.
Najib menyoroti dua poin penting dalam Asta Cita, yakni poin ke-7 dan ke-8. Poin ke-7 mencakup penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
Sedangkan poin ke-8 menitikberatkan pada penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama.
“Langkah Mendagri ini justru bertolak belakang dengan semangat Asta Cita ke-8. Bukannya membangun harmoni, malah menimbulkan polemik baru yang membahayakan kesatuan masyarakat,” jelas Najib.
Najib pun berharap agar Presiden Prabowo dapat mengingatkan, bahkan bila perlu mengevaluasi kinerja para menterinya yang dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional.
“Pidato Presiden Prabowo selama ini lugas, jelas, dan mudah dipahami rakyat. Jadi aneh jika para Menterinya justru kesulitan memahami atau malah menyimpang dari misi yang telah dicanangkan. Kalau memang merepotkan Presiden, ya harus dievaluasi,” tegasnya. (*)
