SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama DPRD resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025).
Penandatanganan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD dan diteken langsung oleh Wakil Bupati Probolinggo Ra Fahmi AHZ bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo. Hadir dalam kesempatan itu para anggota dewan, perwakilan Forkopimda, kepala OPD, hingga camat se-Kabupaten Probolinggo.
Penandatanganan nota ini diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dalam laporannya, Banggar menilai bahwa penyusunan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Beberapa penyempurnaan juga telah dilakukan berdasarkan pembahasan intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Banggar mendorong TAPD untuk menyusun data potensi pendapatan daerah secara akurat serta mengambil langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, rincian pengeluaran juga diminta disusun secara terperinci, termasuk penyerapan anggaran dari Silpa agar tepat sasaran.
Salah satu catatan penting yang disampaikan Banggar adalah terkait rencana pembangunan pabrik paving senilai Rp6 miliar.
DPRD meminta agar proyek tersebut dihitung secara matang dari sisi efisiensi dan efektivitasnya, serta tidak menjadi beban bagi pemerintah desa dalam penyerapannya.
Banggar juga menekankan pentingnya kualitas produksi paving dan keberlangsungan operasional pabrik dalam jangka panjang.
Perhatian lain tertuju pada anggaran bonus prestasi bagi atlet, pelatih, dan cabang olahraga (cabor). DPRD menilai alokasi dana hibah harus tetap adil dan tepat sasaran di tahun 2026 mendatang.
Cabor yang tidak aktif atau minim prestasi diusulkan untuk dievaluasi dan dananya dialihkan ke cabor yang lebih berpotensi. KONI dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pun didorong untuk transparan serta merancang perencanaan sejak awal agar bonus dapat dicairkan tepat waktu.
Dalam rapat tersebut juga dibahas persiapan perubahan status Puskesmas Maron menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pemkab diminta mempersiapkan administrasi secara menyeluruh agar pembangunan berjalan sesuai rencana.
Wabup Ra Fahmi AHZ dalam sambutannya menyampaikan bahwa KUPA dan P-PPAS Perubahan APBD 2025 merupakan bagian dari siklus pembangunan yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Ia pun mengapresiasi kerja sama DPRD dalam menyepakati dokumen penting tersebut.
“Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, kita telah menuntaskan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan daerah. Harapannya, program dan pagu anggaran yang telah disepakati dapat mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat, menuju Probolinggo yang SAE,” ujarnya.
Ra Fahmi juga menegaskan pentingnya kesinambungan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, serta mendorong semua pihak untuk melanjutkan tahapan berikutnya dengan komitmen yang sama.
