SUARARAKYATINDO.COM, Probolinggo- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar semakin tertib dalam menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan sesuai regulasi.
Komitmen itu disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo, Moh. Abdi Utoyo saat memimpin apel pagi di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo, Senin (11/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Abdi mengungkapkan bahwa Pemkab Probolinggo akan menggelar PBJ SAE Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada OPD yang dinilai berhasil menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara baik serta patuh terhadap aturan yang berlaku.
“Setelah pemberian penghargaan selesai, kegiatan akan dilanjutkan dengan sosialisasi agar acara ini lebih berbobot dan bermanfaat. Sosialisasi berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” ujar Abdi.
Ia menjelaskan, proses penilaian dilakukan secara objektif melalui sistem yang terintegrasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Salah satu aspek penting dalam penilaian adalah kepatuhan OPD dalam menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP sebagai bentuk transparansi informasi publik.
Selain itu, Pemkab Probolinggo juga terus mengoptimalkan penerapan e-purchasing dalam setiap proses pengadaan. Sistem transaksi elektronik dinilai mampu meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
“Pelaksanaan e-purchasing hukumnya wajib. Namun apabila barang tidak tersedia atau tidak tayang, maka dapat menggunakan metode pengadaan lainnya. Karena itu optimalisasi e-purchasing terus kita dorong,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM melalui program Bangga Buatan Indonesia.
Seluruh indikator penilaian nantinya akan tercatat otomatis dalam sistem LKPP guna memastikan proses penilaian berjalan transparan dan adil.
Kategori penilaian dalam PBJ SAE Awards 2026 meliputi seluruh OPD, bagian di lingkungan Setda, kecamatan hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut Abdi, kecamatan dan BLUD memiliki aktivitas pengadaan yang cukup tinggi sehingga optimalisasi e-purchasing perlu terus diperkuat.
Pada apel tersebut, Pemkab Probolinggo juga memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhasil lulus uji kompetensi dan naik jenjang jabatan fungsional di bidang pengadaan barang dan jasa.
“Uji kompetensi jabatan fungsional tidak mudah. Karena itu, rekan-rekan yang berhasil lulus dan naik jenjang patut diberikan penghargaan,” pungkasnya.
