SUARARAKYATINDO.COM- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulsel optimistis mendulang suara signifikan jika pasangan Capres-Cawapres, Prabowo – Muhaimin Iskandar di Pemilu 2024 mendatang.
Prabowo-Muhaimin dinilai pasangan yang saling melengkapi dan dapat diterima di semua golongan. Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Sulsel, Syamsu Rizal atau Deng Ical.
Kata dia, kedua figur tersebut adalah perpaduan pasangan nasionalis dan religius yang dapat meningkatkan keterpilihan pada pemilu.
“Sudah terbentuk koalisi Kebangsaan Indonesia Raya, dan Cak Imin berkomitmen bersama Prabowo untuk masuk di gelanggang Pilpres, Insya Allah mudah-mudahan bisa di deklarasikan,” kata Deng Ical, Jumat (2/6/2023).
Deng Ical menyatakan PKB memiliki track record baik di setiap gelanggang pemilu mulai dari kemenangan presiden dua periode Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
“Kita optimis menang, karena satu – satunya partai memiliki sejarah kemenangan 4 kali pilpres. Dua kali bersama SBY dan dua kali Jokowi, dan kelima ini saatnya PKB masuk gelanggang Pilpres,” ungkap Caleg DPR RI Dapil Sulsel I, ini.
Ketua Umum PKB Cak Imin diklaim salah satu calon yang dapat diterima semua golongan dengan merepresentasikan aspek reformis karena dari kalangan aktivis, lalu mewakili kultural agama sehingga sangat tepat bersama Prabowo.
“Kalau di Makassar atau Bugis dibilang klop camestrinya sipanaikkang dalle (sama-sama menguntungkan),” ungkapnya.
Deng Ical menambahkan faktor tingkat keterpilihan Prabowo-Cak Imin sangat besar, karena isu strategis PKB hingga pelosok desa.
PKB sejak awal konsen memperjuangan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis membangun desa.
“Ternyata PKB puluhan tahun telah memperjuangkan berbasis desa. Jadi ada filosofi yang digagas PKB, salah satu untuk memajukan suatu bangsa itu dimulai dari desa melalui kemandirian desa,” bebernya.
Bagaimana kebijakannya, dengan menyiapkan alokasi dana desa hingga Rp 5 m per desa, serta ada tambahan pendekatan penduduk, sarana, serta entitas menyelenggarakan pemerintahan.
“Kemandirian desa, mencakup pengelolaan bumdes, juga seperti legislatifnya desa, karena negara mau kuat secara ekonomi, perlu diperkuat struktur di desa dengan kemandirian,” ungkapnya.
