Kolom  

Ah, alangkah Asyiknya Dinasti Politik

Ah, alangkah Asyiknya Dinasti Politik
Gambar Ilustrasi yang menandakan kekuasaan. (Foto: Ist/ilustrasi)

Oleh:  Jhon Qudsi

Rektor Universitas Kehidupan

Akankah teori Max Weber dapat menganalisis sebuah persoalan politik yang melanda di negeri kita tercinta, atau sudah tidak relevan lagi karena begitu peliknya, carut marut perpolitikan dan kompleksitas yang menimpa di negeri ini.

Tak satu pun dari kepastian teori sosiologi politik kiranya bisa di jadikan solusi untuk negeri ini, barangkali negeri ini seharusnya sudah selesai ceritanya untuk merevolusi kan diri dari keterpurukan sosial politik untuk membenahi secara moral.

Dinasti politik yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat lantaran keputusan mahkamah konstitusi meloloskan usia batas minimal, karena di duga kuat adanya campur tangan dari pemerintah yang terbilang masih adanya hubungan kekerabatan ( putera presiden ).

Tampaknya kesehatan demokrasi kita kalau di lihat dari prespektif sosiologi politik mengalami gangguan kejiwaan kekuasaan yang menimbulkan haus terhadap jabatan sehingga enggan untuk meninggalkan kursi istana.

Masih ada bayang-bayang penguasa yang saat ini menjabat, dari capres dan cawapres yang tindakan dan sikap politiknya cendrung hanya sekedar melanjutkan proyek dari pemerintah sebelumnya, jangan-jangan hanya mengambil untung ketika sudah purna tugas.

Ada sejumlah kecurigaan di antara capres-cawapres dari keluarga presiden, adalah sebuah bentuk Neo-Orde Baru dengan gaya melanggengkan kekuasaan lewat kaki tangan anaknya untuk memperpanjang kekuasaan secara senyap.

Kalau pun hal ini terjadi, perpolitikan di Indonesia hanyalah settingan dari kekuatan kekuasaan sekedar menjalankan pemilihan presiden tetapi sudah di desain sedemikian rupa, sehingga kesannya demokratis.

Aku pun bertanya-tanya, apakah negeri ini hanya di atur oleh segelintir golongan keluarga presiden untuk mempertahankan reputasi citra politiknya sehingga mudah di intervensi ketika mempunyai kepentingan pragmatis.

Atau pemerintahan di negeri sudah tiada, yang ada hanyalah kepala yang di kendalikan oleh oligarki dan kapitalisme global, sehingga kebijakannya selalu menguntungkan elite dan korporasi.

Kira-kira teori sosiologi politik yang cocok untuk negeri ini apa? barangkali negeri ini sudah tidak cocok menggunakan teori sosiologi politik, karena sudah tingkat kewarasannya parah sehingga sulit di analisis berdasarkan gejala yang terjadi lantaran penuh misteri.

Menurut saudara Mudasir selalu pegiat sosiologi dan filsafat, setelah saya melakukan wawancara hasilnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan anda sebagai pegiat filsafat terhadap sosial politik di Indonesia.

Geopolitik di Indonesia masih memiiki persepsi bahwa masyarakat Indonesia bodoh sehingga segala cara dilakukan tanpa memperhatikan baik atau tidaknya terhadap sosial bahwa politik harus kembali pada intuisinya supaya tidak terkesan memiliki preferensi politik liberal.

2. Apakah sosial politik di Indonesia bisa di katakan gangguan kewarasan jabatan, mengingat adanya politik dinasti yang notabenenya anak presiden sebagai cawapres.

Entah apa yang lebih diprioritaskan apakah kemajuan negara atau belive masyarakat itulah sebabnya pemimpin harus dari kalangan filsuf menurut plato karena demi kepentingan negara kita harus meredam kepentingan sosial.

3. Pandangan anda terhadap sosiologi politik filsafat, hal apakah yang menjadi penyebab dinasti politik.

Sebenarnya politik dinasti merupakan keniscayaan dan tidak buruk kalau dalam perspektif sosiologi dikarenakan dalam suatu hubungan keluarga adalah hal yang mustahil ketika kepentingan keluarga di kesampingkan dari pada kepentingan orang lain. hanya saja ketika hal itu menjadi ambisius sehingga cenderung menghalalkan segala cara dan keluarga menjadi titik tolak dari pada kualitas seseorang.

4. Adakah teori sosiologi politik filsafat yang mampu memberikan pencerahan terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia.

Kembalikan politik pada jati dirinya, yaitu tercapainya suatu tujuan bersama sehingga yang menilai langsung adalah masyarakat selaku yang memiliki kedaulatan di negara demokratis ini, karena hanya rakyat yang berhak menentukan jalannya negara ini kemana Dan aku sebagai awam terhadap dunia politik hanya mampu menyimpulkan, bahwa jabatan dan kekuasaan hanyalah sementara waktu selebihnya adalah bangsat

Tinggalkan Balasan