SUARARAKYATINDO.COM – Yogyakarta, Aliansi Generasi Z atau Gen-Z gelar aksi demontrasi di simpang tiga jalan Solo atau dikenal pertigaan revolusi UIN Sunan Kalijaga pada Rabu, (12/2/2025). Aksi itu digelar untuk mengevaluasi 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bersama ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta, Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Gen-Z menggugat, Mustofa Kamal menyampaikan prihatin terhadap kinerja pemerintahan kabinet merah putih. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini tidak memperhatikan kepentingan rakyat.
“Miris sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari kerjanya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Apalagi dalam sektor pendidikan yang anggarannya di potong,” ungkap Mustofa.
Lebih lanjut, demontrasi itu digelar sebagai bentuk protes atas kebijakan pemotongan anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran. Massa aksi menilai bahwa Pemerintah tidak menjadikan sektor Pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
“Dengan adanya pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, maka kita menilai pemerintah saat ini tidak pro terhadap pendidikan, kualitas sumber daya manusia, maka kami menuntut agar pendidikan dijadikan sebagai program prioritas pemerintah sebagai bentuk menjalankan amanat UUD 1945,” imbuhnya.
Massa aksi yang juga Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Achmad Fikriyansah mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah di 100 hari kerja memberikan gambaran bahwa kepentingan rakyat tidak lagi didengarkan dengan baik. Aktivis PMII itu mencontohkan kebijakan soal penertiban LPG 3 kilogram yang dinilai menyengsarakan rakyat.
“Kita mahasiswa melihat betapa pemerintah saat ini tidak lagi menjadikan kepentingan rakyat sebagai landasan menyusun kebijakan. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan soal penertiban LPG 3 kilogram yang justru mempersulit rakyat,” ujar pemuda asal kepulauan Kangean itu.
Untuk diketahui, aksi demonstrasi itu ditutup dengan pembacaan tuntutan. Terdapat sepuluh tuntutan yang menjadi prioritas massa aksi yaitu, kembalikan anggaran pendidikan 20%, Tolak RUU Minerba, Tolak Kapitalisasi Pendidikan, Cabut Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 228A, Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset, Berantas Mafia Migas, Usut Mafia Pagar Laut, Tolak Deforestasi, Pangkas anggaran Polri dan DPR, Rampingkan Kabinet Merah Putih.
Pantauan suararakyatindo.com di lapangan, aksi demonstrasi berjalan kondusif dengan pengamanan ketat dari Kepolisian. Lalu lintas sempat mengalami kemacetan, namun dapat ditertibkan kembali oleh pihak keamanan.
