SUARARAKUATINDO.COM – Probolinggo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran pihak Bea Cukai dalam rapat koordinasi lintas sektor yang membahas penanganan peredaran minuman keras (miras) dan rokok ilegal, Rabu (25/6/2025).
Rapat yang digelar oleh Komisi I DPRD itu melibatkan berbagai instansi seperti Satpol PP, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), Dinas Perizinan, serta Satgas Miras.
Sayangnya, Bea Cukai ini sebagai institusi kunci dalam pengawasan dan penindakan barang kena cukai ilegal tidak mengirimkan satu pun perwakilan.
“Kami sangat menyayangkan. Ini rapat penting, menyangkut kepentingan masyarakat dan penegakan hukum. Tapi Bea Cukai justru tidak hadir,” ujar Muchlis, anggota Komisi I DPRD, dengan nada kecewa.
Menurutnya, absennya Bea Cukai membuat pembahasan menjadi timpang dan kehilangan sudut pandang krusial.
“Kalau saat pemusnahan barang bukti mereka datang, kenapa saat rapat strategis seperti ini malah absen? Ini mencerminkan ketidakseriusan,” tegasnya.
Muchlis juga menyoroti inkonsistensi kehadiran Bea Cukai yang dinilai hanya muncul saat momen seremonial.
“Kalau untuk menghadiri seremoni mereka hadir. Tapi ketika waktunya duduk bersama mencari solusi, malah tak ada jejak,” tambahnya.
DPRD menilai, tanpa kehadiran Bea Cukai, upaya menyusun strategi pencegahan hanya menyentuh permukaan tanpa membedah akar persoalan.
Padahal, peredaran miras dan rokok ilegal di Kabupaten Probolinggo dinilai kian memprihatinkan dan merugikan negara maupun masyarakat.
Rapat itu sendiri menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam melakukan edukasi, pengawasan distribusi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai.
Sebagai tindak lanjut, DPRD akan mengirimkan surat resmi sebagai bentuk evaluasi dan teguran terhadap Bea Cukai, serta berencana kembali mengundang mereka dalam pertemuan lanjutan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua instansi harus turun tangan, bukan hanya hadir saat kamera menyala,” tutup Muchlis.
