SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (6/8), mengungkap fakta mengejutkan: kelangkaan beras medium bukan disebabkan oleh terbatasnya stok, melainkan distribusi yang belum menjangkau akar rumput.
Ketua Komisi II DPRD, Reno Handoyo, menegaskan bahwa stok beras medium milik Bulog terbilang aman bahkan melimpah. Bulog Probolinggo disebut memiliki stok hingga 90 ribu ton dan siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tiga wilayah sekaligus: Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang.
Namun, distribusi masih terpusat di toko-toko besar di pusat kota dan pasar. Sementara toko-toko kecil di tingkat desa masih banyak yang belum mengetahui prosedur penebusan, termasuk syarat administratif dari Bulog.
“Distribusi belum merata. Banyak toko kecil yang belum ikut menyalurkan karena kurangnya informasi dan sosialisasi. Kalau hanya pasar besar yang menebus, tentu distribusinya mandek di tengah jalan,” terang Reno.
Dalam forum RDP yang turut dihadiri Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, dan DKUPP Kabupaten Probolinggo.
Komisi II menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor. Sosialisasi syarat penebusan kepada calon distributor dianggap krusial agar beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) benar-benar sampai ke masyarakat desa.
Wakil Pimpinan Bulog Kancab Probolinggo, Muzakki Makmun, mengakui bahwa kelangkaan beras SPHP terjadi karena belum masifnya distribusi ke lapisan bawah.
Menurutnya, Bulog membuka kesempatan bagi toko-toko kecil untuk ikut mendistribusikan beras, asalkan memiliki legalitas seperti NIB, KTP, NPWP, serta toko tetap.
“Kami siap layani siapa pun yang memenuhi syarat. Harga jual ke masyarakat juga diatur, maksimal Rp 12.500 per kilogram,” jelas Muzakki.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo, Yahyadi, memastikan bahwa ketersediaan beras di wilayahnya masih tergolong aman. Bahkan, per 30 Juni 2025, terdapat surplus beras sebanyak 1.430 ton dalam neraca pangan.
“Masalahnya bukan pada ketersediaan, tapi bagaimana caranya agar beras ini bisa dibeli dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Itu yang harus kita dorong bersama,” tandasnya.
