Penulis: Atiqurrahman
Sejak dulu kemiskinan merupakan masalah utama republik ini. Dan setiap rezim kekuasaan, selalu berjanji mengentaskannya, namun nyatanya, angka kemiskinan tetap masih tinggi dan belum terselesaikan hingga hari ini.
Salah satu sebab utamanya adalah republik ini tidak memiliki data kemiskinan yang akurat, utuh, dan komprehensif. Bahkan setiap kementerian dan lembaga memiliki data kemiskinan versi masing-masing.
Akibatnya intervensi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial terhadap warga miskin dan rentan berjalan sporadis dan tidak tepat sasaran. Seperti yang telah diungkapkan oleh Mas Yanu Endar Prasetyo dkk dalam bukunya “Dilema Bansos”.
Itu artinya, program bantuan sosial (termasuk pemberian subsidi) yang disalurkan oleh negara selama ini tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan, dan tanpa indikator (pencapaian) yang jelas dan terukur.
Karena itu, Prabowo menginginkan adanya satu data kemiskinan secara nasional. Ia menunjuk Cak Imin selaku Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk mengorkestrasi data tunggal kemiskinan itu.
Sebagai mantan aktivis dan politisi kawakan, Cak Imin bergerak cepat membangun koordinasi dengan kementerian dan lembaga dibawah-naungannya.
