SUARARAKYATINDO.COM, Probolinggo – Keputusan resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Probolinggo, pemerintah daerah, dan warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, seolah tak digubris. Tambang galian C yang sebelumnya disepakati untuk ditutup sementara, justru diduga masih tetap beroperasi.
RDP yang digelar di Pendopo Kecamatan Tongas pada Rabu (1/4/2026) secara tegas merekomendasikan penghentian aktivitas tambang selama dua minggu, sambil menunggu hasil monitoring dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Seluruh unsur dinas dan OPD terkait disebut hadir dalam forum tersebut.
Namun fakta di lapangan berbicara lain.
Seorang warga Desa Tanjungrejo berinisial H meluapkan kemarahannya. Ia menilai pihak tambang terang-terangan mengangkangi hasil keputusan resmi yang telah disepakati bersama.
“Hasil RDP sudah jelas tambang dihentikan sementara. Tapi sekarang masih beroperasi. Ini namanya tidak menghargai keputusan dan melecehkan forum resmi,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Ia bahkan menduga ada “restu” dari pihak tertentu sehingga aktivitas tambang tetap berjalan tanpa rasa khawatir.
“Tidak mungkin berani seperti ini kalau tidak ada yang membekingi. Mustahil tambang tetap jalan tanpa izin dari oknum pimpinan desa atau pemerintah,” tegasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Komisi III, Deni, membenarkan bahwa hasil RDP sudah sangat jelas dan bersifat tegas. Ia menilai, jika benar tambang tetap beroperasi, maka itu merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap keputusan bersama.
“Keputusan RDP sudah disepakati semua pihak, termasuk dinas dan OPD. Tambang harus berhenti sementara selama dua minggu sampai ada monitoring. Kalau masih jalan, itu jelas melanggar kesepakatan,” kata Deni.
Ia memastikan akan mendorong langkah tegas terhadap pihak tambang apabila terbukti mengabaikan hasil RDP. Kemarahan warga kini memuncak.
Masyarakat Desa Tanjungrejo mengancam akan turun langsung melakukan aksi penutupan akses jalan menuju lokasi tambang jika aktivitas tidak segera dihentikan.
“Kalau tetap nekat beroperasi, kami akan tutup jalan. Jangan salahkan warga kalau situasi memanas,” ujar salah satu warga.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya bermain di balik tetap beroperasinya tambang tersebut? Dan sejauh mana ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan hasil keputusan yang sudah disepakati di forum resmi?
