SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) guna menangani persoalan distribusi dan ketersediaan pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi keluhan para petani.
Kesepakatan ini dicapai dalam rapat pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo pada Rabu, 15 Januari 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jatikusuma, menyebutkan bahwa pembentukan Panja mendapat dukungan dari seluruh fraksi yang sepakat untuk mencari solusi atas permasalahan yang dinilai kompleks.
“Panja ini akan melakukan evaluasi mendalam, meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, dan bahkan, jika diperlukan, melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk memastikan akar masalah dapat terungkap,” ujar Oka.
Ketua Fraksi PKB, Muchlis, menjelaskan bahwa Panja dibentuk untuk mengurai berbagai persoalan yang sering kali dialami petani terkait keterlambatan dan ketidaksesuaian distribusi pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar, Wahid Nurrahman, menyatakan harapannya agar Panja dapat memberikan solusi permanen sehingga permasalahan ini tidak terus-menerus berulang.
Berdasarkan kebijakan Kementerian Pertanian RI, alokasi pupuk bersubsidi nasional untuk tahun 2025 mencapai 9,5 juta ton. Dari total tersebut, Provinsi Jawa Timur mendapatkan jatah terbesar, yaitu 1,88 juta ton atau senilai Rp8,87 triliun.
Kabupaten Probolinggo sendiri menerima alokasi pupuk yang cukup besar, di antaranya pupuk urea sebanyak 30.061.000 kilogram, NPK sebanyak 28.375.000 kilogram, dan pupuk organik sebanyak 4.295.000 kilogram.
Namun, distribusi yang tidak merata dan kerap terlambat masih menjadi masalah serius bagi petani.
Dengan pembentukan Panja ini, DPRD Kabupaten Probolinggo berharap mampu memberikan solusi nyata untuk memastikan pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani dengan harga yang sesuai dan tepat waktu.
