SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Ketua Panitia Kerja (Panja) Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tanpa penyimpangan harga.
Dalam pertemuan bersama distributor dan agen pupuk se-Kabupaten Probolinggo pada Selasa (4/2) malam, Ketua Panja Pupuk, Muchlis, menegaskan bahwa praktik penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) harus dihentikan.
“Mulai malam ini, tidak ada lagi alasan bagi kios untuk menjual pupuk melebihi HET. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diterapkan,” ujar Muchlis.
Muchlis juga menyoroti perlunya transparansi dalam transaksi penjualan pupuk. Semua kios diwajibkan memberikan nota pembelian kepada petani untuk menghindari manipulasi harga, dan biaya tambahan di luar harga pupuk harus jelas serta masuk akal.
“Biaya transportasi tidak boleh dibebankan kepada petani yang datang langsung ke kios,” tambahnya.
Panja Pupuk akan menggandeng aparat penegak hukum, pemerintah desa, kecamatan, dan pihak terkait untuk mengawasi distribusi pupuk.
Langkah ini bertujuan agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke petani dengan harga sesuai ketetapan.
Keputusan ini mendapat respons positif dari para petani, yang berharap agar kebijakan ini ditegakkan secara konsisten.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan tidak ada lagi kelangkaan pupuk atau lonjakan harga yang merugikan petani.
