SUARARAKYATINDO.COM, Probolinggo- Kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian luas.
Isu ini mencuat setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang menampilkan keduanya berada bersama di salah satu pusat perbelanjaan.
Peristiwa tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak pihak menilai tindakan itu tidak hanya mencoreng nama baik institusi, tetapi juga bertentangan dengan peran ASN sebagai pelayan publik yang semestinya memberi contoh positif.
Sejumlah kalangan bahkan menyoroti aspek moral dalam kasus ini. Mereka menilai perilaku tersebut mencerminkan penurunan integritas yang tidak bisa dianggap sepele, terlebih mengingat instansi kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Kritik juga datang dari aktivis LSM JAKPRO. Dalam pernyataan resminya, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku, termasuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan yang mengatur PPPK.
“Sanksi tegas harus dijatuhkan untuk menjaga wibawa institusi pemerintah sekaligus memberikan efek jera. Jika tidak ditindak serius, hal ini berpotensi menjadi contoh buruk bagi kedisiplinan ASN,” ujar perwakilan Humas JAKPRO, Sabtu (2/5/2025).
Menanggapi polemik tersebut, Bupati Probolinggo, Gus Haris, memastikan bahwa pihaknya telah mulai menangani kasus ini. Ia menyebut proses pemanggilan terhadap pihak terkait sedang berlangsung.
“Proses pemanggilan,” ucapnya singkat saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (1/5/2026).
Hingga saat ini, publik masih menanti langkah konkret dari pemerintah daerah. Penanganan kasus ini dinilai krusial untuk menjaga integritas aparatur serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan di Kabupaten Probolinggo.
