SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo melontarkan kritik tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo tahun anggaran 2024.
Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (17/6/2025), Fraksi NasDem menilai masih banyak catatan penting yang harus menjadi perhatian serius Pemkab, khususnya terkait efektivitas anggaran dan ketimpangan pelayanan publik di tingkat bawah.
Sekretaris Fraksi NasDem, Feri Gita Rahayu, S.Pd., menyampaikan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkab memang patut diapresiasi. Namun, ia menekankan bahwa capaian itu belum mencerminkan kualitas pembangunan di lapangan.
“WTP menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi belum tentu menggambarkan keberhasilan pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Salah satu sorotan utama adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp173 miliar. Fraksi NasDem menilai angka itu bukan prestasi, melainkan indikasi lemahnya perencanaan dan rendahnya serapan anggaran.
Selain itu, realisasi belanja modal hanya menyentuh angka 88 persen, sedangkan belanja tak terduga baru terealisasi sebesar 34 persen. Kinerja ini dinilai tidak selaras dengan urgensi kebutuhan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan dasar.
NasDem juga menyoroti tidak adanya evaluasi komprehensif terhadap program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, tidak ditemukan indikator kuantitatif yang menghubungkan antara kegiatan dan penurunan angka kemiskinan.
Di lapangan, pelayanan publik juga dinilai belum merata. Fraksi NasDem mencontohkan masih minimnya penerangan jalan umum di wilayah Krucil, kerusakan jalan wisata Bromo di Sukapura–Ngadisari, hingga buruknya layanan poskesdes di beberapa desa.
“Kita ingin pembangunan yang tidak hanya dirasakan oleh segelintir elite, tapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama desa,” ujar Feri.
Sebagai bentuk tanggung jawab politik, Fraksi NasDem tetap menyatakan dukungannya terhadap jalannya pemerintahan, namun dengan tiga catatan penting: yakni diantaranya, setiap anggaran harus memiliki tolok ukur hasil yang terukur.
Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Dan prioritas harus diarahkan pada keberpihakan terhadap rakyat, bukan hanya kepentingan birokrasi.
