SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo mendesak pemerintah lebih serius menangani masalah infrastruktur dan pelayanan masyarakat.Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKB, Dewi Azizah, saat membacakan pendapat akhir fraksinya mengenai Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6/2025).
Dewi Azizah tak tinggal diam melihat kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan di Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya, sebanyak 24,25 persen jalan di Probolinggo saat ini rusak berat dan membutuhkan perbaikan segera.
Ia juga mendesak pemerintah untuk menyusun master plan perawatan infrastruktur jangka panjang, bukan sebatas perbaikan tambal sulam yang tak menyelesaikan masalah.
“Pemerintah harus lebih matang dan visi ke depan. Jangan hanya melakukan perbaikan satu per satu, tapi rancang perawatan infrastruktur yang lebih luas dan terintegrasi,” tegas Sekretaris Fraksi PKB itu di hadapan unsur pimpinan DPRD dan eksekutif.
Selain soal infrastruktur, PKB juga mendorong transparansi dan keterlibatan masyarakat lebih luas, terutama terkait proses pembangunan.
Dalam hal ini, Dewi Azizah yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB itu meminta pemerintah menyediakan sebuah kanal resmi pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan mampu merespon masalah yang disampaikan.
“Ini penting agar masyarakat juga punya ruang untuk menyampaikan keluhan, saran, dan masalah yang terjadi di lapangan. Dengan mendengarkan suara rakyat, proses pembangunan akan lebih manusiawi dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa, Fraksi PKB mendorong laporan kinerja triwulan pemerintah lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat turut mengontrol dan menilai implementasi program yang dijanjikan.
Ketegasan dan sikap progresif Dewi Azizah tersebut menjadi cerminan peran anggota legislatif yang peduli dan dekat dengan masyarakat.
“Dalam visi PKB, kepentingan rakyat harus selalu menjadi ukuran penting atas proses dan hasil sebuah pemerintahan,” tandasnya.
