SUARARAKYATINDO.COM, Yogyakarta – Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menanggapi kritik yang dilontarkan oleh pegiat media sosial dan politikus PSI, Ade Armando, terkait politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gus Hilmy menyatakan bahwa kritik tersebut tidak memiliki dasar dan bersifat ahistoris.
“Ngomong itu bebas, tapi kalau tak punya dasar, namanya ngawur. Gubernur dan Wakil Gubernur DIY itu ditetapkan melalui UU Keistimewaan, kalau ada yang mempermasalahkan itu, berarti dia ahistoris dan tak memahami konstitusi,” ujar Gus Hilmy melalui keterangan tertulis pada Senin (04/12/2023).
Lebih lanjut, Gus Hilmy menyebut bahwa Ade Armando kurang memahami politik dinasti dan sistem monarki, serta hanya mengikuti tren pembicaraan nasional. Ia menilai bahwa sebagai akademisi, seharusnya Ade Armando memiliki pemahaman yang lebih mendalam.
“Dia juga kurang memahami tentang politik dinasti dan sistem monarki, hanya mengikuti tren pembicaraan nasional. Namanya juga pegiat media sosial, tapi sebagai akademisi ya jangan begitulah, apalagi dia caleg,” tegas Gus Hilmy.
Cucu KH. Ali Maksum Krapyak itu juga menjelaskan bahwa dalam UU Keistimewaan tahun 2012, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY disyaratkan bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Hal ini, menurutnya, merupakan pengakuan Pemerintah terhadap peran Keraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman di masa lalu.
