Penulis: Atiqurrahman.
Mengkritik rezim Jokowi ini bukan serta merta persoalan elektoral semata. Namun, soal nasib demokrasi kita yang telah terkoyak dan terbonsai sedemikian rupa.
Kita tahu, dalam jauh-jauh hari publik sudah melihat dan menyaksikan secara vulgar bahwa rezim Jokowi mengorkestrasi kekuasaannya demi membangun dinasti politik.
Dan puncaknya adalah tragedi Mahkamah Konstitusi. Bahwa putusan MK No 90 tahun 2023 itu sarat dengan konflik kepentingan, sehingga membuat ketua MK, Anwar Usman tersandung skandal etik dan berakhir dengan pemberhentian sebagai ketua MK.
Mungkin, kita–kelompok kritis belum bisa sepenuhnya berhasil melawan dan mengadili rezim Jokowi. Sebab pasangan yang didukung rezim Jokowi (dianggap) telah memenangkan pemilu dengan satu putaran saja.
Saya melihat, kemenangan telak pasangan Prabowo-Gibran ini salah satunya tidak terlepas dari efektifnya strategi politik gentong babi yang dilakukan oleh rezim Jokowi.
Dengan menggelontorkan dana bantuan sosial sebesar 560 triliun ketika menjelang beberapa hari pemungutan suara. Bahkan sebelumnya, ada Menteri yang melakukan personifikasi terhadap bantuan sosial.
Dan rangkaian peristiwa itu akan menjadi catatan buruk sekaligus terpatri dalam ingatan kolektif publik di sepanjang sejarah politik Indonesia. Dan film “Dirty Vote” menjadi monumen sejarah yang bisa kita saksikan kapan saja.
Selain itu, saya setuju dengan pernyataan Mas Eef Saefulloh Fatah, bahwa pemilu 2024 ini adalah terburuk sepanjang pemilu langsung di Indonesia.
Setidaknya, alasan yang paling kuat adalah keterlibatan dan pemihakan seorang presiden yang terlampau jauh dan diluar batas koridor hukum dalam urusan elektoral guna memenangkan anaknya.
Konon, bahkan, rezim Jokowi telah memainkan politik sandera dan teror terhadap kepala daerah dan kepala desa dengan cara mengancam mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik).
Tujuannya agar para kepala daerah dan kepala desa itu turut terlibat dalam upaya pemenangan pasangan Prabowo-Gibran, sebagaimana yang terpotret dalam film Dirty Vote.
Oleh karena itu, sekali lagi, mengkritik dan melawan rezim Jokowi bukan hanya urusan elektoral atau pemilu semata, melainkan soal nasib dan nilai-nilai demokrasi yang perlu kita selamatkan dan kembalikan sesuai dengan spirit dan cita-cita mulia reformasi.
Jangan sampai demokrasi kita makin mundur dan hancur lebur karena ulah satu orang. Mari, kita pertahankan sebisa dan sekuat mungkin agar republik ini tidak jatuh pada lubang otoritarianisme kedua kalinya.
Saya pun teringat dengan ungkapan Timothy Snyder, bahwa jika tak ada satu pun diantara kita siap mati demi kebebasan (demokrasi), maka kita semua akan mati dibawah tirani.
Jadi, membela dan memperjuangkan demokrasi, itu sama halnya kita sedang berupaya menyelamatkan nasib republik Indonesia kedepan.
