SUARARAKYATINDO.COM – Probolinggo, Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo berencana mengunjungi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta pada pekan depan.
Langkah ini dilakukan untuk memperjuangkan nasib 2.700 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang belum terakomodasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menegaskan komitmen pihaknya agar tidak ada tenaga honorer yang dirumahkan.
“Dari Komisi I, intinya tidak boleh ada yang dirumahkan. Kami akan terus berjuang agar mereka mendapatkan kejelasan status,” ujar Muchlis, Kamis, 13 Februari 2025.
Muchlis, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permasalahan tenaga honorer ini.
Menurutnya, kunjungan ke Kemenpan RB bertujuan untuk memastikan solusi yang berpihak pada tenaga honorer.
“Kami sudah ajukan, minggu depan kami akan ke sana (Kemenpan RB) untuk menindaklanjuti masalah ini,” tambahnya.
Saat ini, ribuan tenaga honorer di berbagai instansi daerah menantikan kepastian dari pemerintah pusat terkait mekanisme pengangkatan mereka.
DPRD Kabupaten Probolinggo berharap pemerintah pusat memberikan solusi yang tidak merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah menyatakan bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 2024, dengan opsi pengangkatan menjadi PPPK atau dialihkan ke sistem outsourcing.
Namun, kebijakan ini masih menjadi perdebatan, terutama bagi honorer yang belum terakomodasi dalam skema tersebut
